Muzakkir: Kasus di Papua Bukan Pelanggaran HAM Berat

Reporter

Editor

Minggu, 2 Januari 2011 13:53 WIB

Pasukan gabungan TNI-Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DKI Jakarta mengikuti apel gelar pasukan Operasi Lilin Jaya 2010 di Monas. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Pakar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir mengatakan, kekerasan yang dialami warga Papua yang diduga dilakukan oleh tentara bukan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Menurut dia, tindakan itu hanya tindak pidana biasa. "Belum masuk (pelanggaran HAM berat) karena tindakan itu tidak meluas dan sistematik," kata Muzakir ketika dihubungi, Ahad (2/1).

Dia menambahkan, yang disebut pelanggaran HAM berat atau kejahatan kemanusiaan jika dilakukan secara sistematik dan korbannya meluas dan banyak. Selain itu, harus memiliki motif untuk membunuh etnis tertentu. Dia menilai aksi penyiksaan ini hanya dilakukan kepada satu dua orang saja. "Kalau hanya kepada 1 orang saja, itu hanya hukum pidana biasa. Tapi memang harus dihukum," katanya.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan tidak ada tindak pelanggaran HAM dalam kekerasan kepada warga Papua yang dilakukan oleh anggota TNI. Para pelaku juga sudah menjalani pengadilan militer. Sejumlah aktivis HAM tetap mendesak kasus ini diadili di pengadilan HAM, bukan hanya pengadilan militer.

Muzakir mengatakan, dalam kasus penyiksaan tahanan dan warga dalam pelaksanaan operasi militer harus dijalankan pengadilan militer. "Dia kan sedang menjalankan perintah dalam melaksanakan tugas militer," katanya.

EKO ARI WIBOWO

Berita terkait

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

9 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

2 hari lalu

Bara Reformasi Terus Dihidupkan: Aksi Kamisan Demi Keadilan Mereka Korban Penculikan

Bulan Mei dikenang sebagai penanda lahirnya Reformasi. Namun, bagi sebagian masyarakat, bulan ini dikenang dengan duka mendalam dari kasus penculikan.

Baca Selengkapnya

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

4 hari lalu

Studi HAM Universitas di Banjarmasin: Proyek IKN Tak Koheren dan Gagal Uji Legitimasi

Tim peneliti di Pusat Studi HAM Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin mengkaji proses Ibu Kota Negara (IKN): sama saja dengan PSN lainnya.

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

5 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

8 hari lalu

TPNPB-OPM Minta Pemerintah Indonesia Buka Akses Lembaga HAM ke Papua

TPNPB-OPM meminta pemerintah Indonesia membuka akses bagi lembaga-lembaga HAM nasional maupun internasional ke Papua.

Baca Selengkapnya

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

10 hari lalu

Prihatin Kekerasan Terhadap Mahasiswa Universitas Pamulang yang Menggelar Doa Rosario, Dirjen HAM: Perlu Dialog

Menurutnya, kasus kekerasan seperti yang dialami mahasiswa Universitas Pamulang tidak boleh terjadi di Indonesia yang menjunjung tinggi pancasila.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

14 hari lalu

Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik

Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.

Baca Selengkapnya

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

27 hari lalu

Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna

Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976

Baca Selengkapnya

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

31 hari lalu

Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober

Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.

Baca Selengkapnya

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

59 hari lalu

MK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia

MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.

Baca Selengkapnya