TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan persoalan reshuffle kabinet adalah hak penuh Presiden. Kapan pun mau, Presiden tinggal ketuk palu saja.
"Soal reshuffle tinggal ketuk palu saja. Kapan mau diketuk, cuma Presiden yang tahu. Bisa hari ini, bisa setahun lagi, bisa tidak ada reshuffle sama sekali," kata Mubarok enteng saat dihubungi Tempo, Rabu (29/12).
Menurut Mubarok, Presiden mempunyai hak prerogratif untuk melakukan reshuffle kapan pun. Reshuffle tidak terpaku pada bulan Desember, setahun pemerintahan, atau lainnya. Yang jelas, kapan pun Presiden menilai perlu dilakukan reshuffle, maka Presiden mempunyai hak untuk itu.
Dia mengakui konsep reshuffle sudah ada. Tapi sekali lagi, tegas dia, apakah mau dilaksanakan dan kapan dilaksanakan, itu terserah Presiden. Mubarok sendiri mengaku tidak tahu soal ini.
Sikap yang sama juga diungkapkan Wakil Sekjen Partai Demokrat Saan Mustopha. Saat ditemui di ruang Fraksi Demokrat, Rabu (29/12), Saan menjawab diplomatis soal hal ini. "Reshuffle itu hak prerogratif Presiden. Kami tidak dalam posisi meminta atau mendorong-dorong. Kami dalam posisi menunggu saja," kata Saan.
Amirullah
