Pembangunan Daerah yang Berbatasan Darat Diprioritaskan
Senin, 27 Desember 2010 20:20 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) akan memprioritaskan pembangunan di daerah yang berbatasan darat dengan sejumlah negara lain. "Prinsipnya kita garap semua, tapi mungkin tebal-tipisnya beda," kata Sekretaris BNPP Sutrisno di kantornya, Jakarta, Senin (13/12).
Menurut dia, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan terkait dengan perbatasan. Di antaranya, soal kesejahteraan masyarakat yang umumnya tertinggal, masalah ilegal logging dan mining dan sebagainya.
Karena dana terbatas, kata dia, tentu ada beberapa tindakan prioritas. Badan akan menggarap terutama kawasan yang berbatasan darat dengan negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. "Bukan berarti (kawasan) berbatasan laut tidak disentuh, tapi kita tebalkan sedikit yang darat (dulu), nanti prioritaskan kesana," kata dia.
Dalam rapat, kata dia, diungkap juga soal keluhan beberapa gubernur soal aksesibilitas di perbatasan antar negara, misalnya jembatan, listrik dan sebagainya.
Dia berharap semua soal itu bisa dikerjakan di tahun 2011. "2011 kita kelola semua. Sudah disepakati rencana aksi 2011 dan 2012," ujarnya.
Rapat BNPP Senin pagi dipimpin oleh Kepala BNPP yang juga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Hadir pula Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Negara/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsuddin, dan sejumlah gubernur provinsi yang kawasannya berbatasan dengan luar negeri. Rapat ini mengagendakan sosialisasi BNPP, penyampaian agenda kerja yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.
MUNAWWAROH
