Purwokerto Susun Rencana Tata Ruang Sebagai Ibu Kota Negara
Minggu, 26 Desember 2010 12:24 WIB
Dalam draf peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan tata wilayah itu sudah dimunculkan Purwokerto untuk menjadi ibu kota negara Indonesia. "Dalam draf perda rencana tata ruang dan tata wilayah sudah diarahkan Purwokerto menjadi ibu kota negara," ujar Syamsul kepada Tempo, Ahad (26/12).
Pengajar Planologi Universitas Diponegoro Semarang ini menilai Purwokerto sangat layak untuk menjadi ibu kota negara menggantikan ibu kota saat ini, DKI Jakarta, yang dinilai sudah tak layak. Letak Purwokerto cukup strategis karena berada di tengah Pulau Jawa. Selain itu, memenuhi falsafah kota di Jawa yang membelakangi gunung dan menghadap ke laut di Cilacap. Kota di lereng Gunung Slamet ini dinilai cocok menggantikan Jakarta karena letak geografi yang strategis.
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Banyumas menyatakan Purwokerto masuk nominasi lima besar calon pengganti ibu kota negara. Syamsul menyatakan masuknya Purwokerto dalam nominasi lima besar calon pengganti ibu kota negara bukanlah sesuatu yang tiba-tiba tapi sudah melalui kajian matang. Purwokerto masuk nominasi lima besar menjadi calon ibu kota bersama Palangkaraya, Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak.
Jika selama ini ada yang mengkhawatirkan keberadaan Gunung Slamet bisa mengganggu, maka Syamsul tidak mempermasalahkan. Sebab, keberadaan gunung di Jawa Tengah itu merupakan variabel yang kesekian sehingga tak perlu dikhawatirkan. Selama ini, Purwokerto dinilai paling lengkap. Secara historis, pada zaman Belanda juga sudah menetapkan Purwokerto menjadi daerah kerasidenan yang representatif. Selain itu, Purwokerto juga dekat dengan Yogyakarta yang secara historis dikenal memiliki banyak peninggalan pusat-pusat perdagangan dan kekuasaan.
Selama ini, Purwokerto menjadi kota ketiga terbesar di Jawa Tengah setelah Kota Semarang dan Kota Solo. Syamsul menyarankan jika Purwokerto benar-benar ingin menjadi ibu kota negara maka harus punya daya saing yang dikembangkan. "Tidak hanya pusat kegiatan di wilayah tapi harus bisa memiliki pusat kegiatan tingkat nasional," ujarnya.
ROFIUDDIN