TEMPO Interaktif, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memulai pilot project sebagai daerah yang layak anak. Hal itu ditandai dengan pembangunan fasilitas penitipan anak di kantor pemerintahan provinsi di Gedung Sate, Bandung.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya tengah menimbang untuk mengeluarkan peraturan gubernur yang meminta adanya fasilitas penitipan anak di kantor pemerintahan dan swasta di Jawa Barat.
”Kita lihat nanti (regulasi yang paling cocok), undang-undang sudah ada, keputusan menteri sudah ada, paling tidak Perda, tapi untuk mempercepatnya, dengan Pergub dulu,” katanya.
Gubernur telah menunjuk tim penggerak PKK Jawa Barat untuk merumuskan indikator dan pengembangan bagi persyaratan kota/kabupaten layak anak di provinsi tersebut.
Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan, khusus tempat penitipan anak ini, tengah dipersiapkan juga untuk dibuka di semua kantor Organisasi Perangkat Daerah di Jawa Barat. ”Ini sebagai simbol dari pemerintah provinsi, kita mulai di Gedung Sate, berikutnya di tempat lain sedang disiapkan di antaranya Dinas Kesehatan, di tempat lain harus ada,” katanya.
Fasilitas penitipan anak yang resmi dibuka hari ini ditempatkan di dekat pintu masuk di sayap timur kantor gubernur itu. Yukie Agustina, seorang pengasuh di sana mengatakan, baru 5 anak yang resmi menjadi penghuni ruang itu, dari kapasitas daya tampung fasilitas itu yang hanya sanggup menampung 10 anak.
Di dalam ruang penitipan anak itu dilengkapi perpustakaan mini, tempat tidur, toilet, serta dapur mini. Lima sarjana dari berbagai perguruan tinggi mengelola ruangan seluas 84 meter persegi itu. Sepanjang bulan ini masih gratis, baru bulan depan orang tuanya wajib membayar Rp 50 ribu sebulan untuk memanfaatkan fasilitas itu. ”Biayanya bisa lebih murah kalau ada sponsornya” kata Yukie.
AHMAD FIKRI
