TEMPO Interaktif, Surakarta - Keraton Kasunanan Surakarta menyatakan dukungannya terhadap deklarasi Daerah Istimewa Surakarta yang dilakukan oleh 250 masyarakat di Prambanan, Selasa siang (14/12). Meski mendukung, keraton tidak terlibat dalam deklarasi tersebut.
Menurut Pengageng Sasana Wilapa Keraton Kasunanan Surakarta, GRAy Koes Murtiyah, kegiatan tersebut digagas para abdi dalem di Keraton Kasunanan yang dipimpin oleh KRT Supo Hadinagoro. Dia merupakan koordinator abdi dalem di keratoin. "Kami telah mendengar rencana itu, tapi belum sempat diajak bicara," kata Murtiyah.
Murtiyah mengatakan keraton sangat mendukung gagasan tersebut. Menurutnya, Surakarta memang pernah memiliki status sebagai Daerah Istimewa Surakarta pada awal masa kemerdekaannya. Dia menjelaskan antara Surakarta dengan Yogyakarta memiliki kesamaan, yaitu negara berdaulat yang akhirnya mengikatkan diri pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja, status tersebut kemudian dicabut oleh Presiden Soekarno, yang memerintah pada masa itu.
Legislator dari Partai Demokrat tersebut mengaku saat ini tengah berjuang untuk mengembalikan status Daerah Istimewa Surakarta di Komisi II DPR RI. "Bahkan saat ini telah terbentuk panitia pengembalian status Daerah Istimewa Surakarta di komisi II," kata Murtiyah. Seminar mengenai pengembalian status tersebut juga telah beberapa kali digelar.
Menurut adik Paku Buwana XIII Hangabehi tersebut, saat ini terdapat 55 ribu abdi dalem yang tersebar di berbagai daerah di Surakarta. Paling banyak berada di Klaten yang jumlahnya mencapai 27 ribu. "Makanya, kegiatan itu justru dilakukan di Klaten," kata Murtiyah yang akrab dipanggil Gusti Moeng itu.
AHMAD RAFIQ
