TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, Said Aqil Siradj menyatakan perlunya dihapuskan haji non kuota. "Sebaiknya dihapuskan saja jika pada akhirnya mengganggu pelaksanaan," ujarnya usai acara di kantor PBNU Jakarta, Selasa (7/12).
Menurut Aqil, adanya jatah haji non kuota membuat banyak ketidakberesan dalam pelaksanaan ibadah haji. Namun dia enggan merinci apa ketidakberesan yang dimaksud.
Aqil berpendapat, dalam melaksanakan ibadah pun umat Islam diharuskan untuk sabar menunggu. Dengan kata lain, harus antri. "Namun adanya pembukaan pelaksanaan haji non kuota itu membuka jalan pintas bagi mereka yang ingin beribadah," katanya.
Aqil menilai, pemerintah harus segera membenahi permasalahan haji non kuota. "Harusnya permasalahan ini jadi perhatian penting pemerintah," ujarnya.
Permasalahan haji non kuota memang selalu menyisakan masalah pada setiap pelaksanaan ibadah haji. Beberapa waktu lalu banyak jamaah haji non kuota dikabarkan terlantar di Arab Saudi karena tidak diurus oleh kantor penyelenggara ibadah haji. Bahkan tidak sedikit pula jemaah haji non kuota yang umumnya membayar lebih mahal, tidak jadi berangkat karena dikerjai oleh kantor penyelenggara haji yang nakal.
SANDY INDRA PRATAMA
