TEMPO Interaktif, Jakarta:Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali menyimpulkan bahwa Yayasan Raudhatul Jannah tidak pernah menyalurkan sembako ke lima provinsi di Pulau Jawa. Sebab dalam pemeriksaan, Senin (11/2), Dadang Sukandar selaku ketua yayasan tak bisa menunjukkan bukti-bukti penyaluran bantuan pangan tersebut. “Dia tidak punya tanda penerimaan penyaluran sembako tersebut. Sebagai ketua yayasan sekaligus kontraktor pelaksana, apakah itu mungkin?” ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) Barman Zahir kepada Tempo News Room dan Bisnis Indonesia di ruangan kerjanya, Senin (11/2) petang. Sebelumnya, kesimpulan yang sama diungkapkan penyidik setelah melakukan pengecekan di lima provinsi, yaitu Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Yogyakarta. Pengecekan yang dilakukan bulan Januari 2002 lalu, tidak ditemukan satu bukti pun adanya penyaluran tersebut. Ketika ditanya, apakah penyidikan akan diarahkan ke Golkar, Barman mengatakan bahwa kejaksaan akan bertindak sesuai bukti-bukti yang ditemukan. “Kita objektif saja. Kita akan tetap melihat pertanggungan jawab dia (Dadang Sukandar -Red) bagaimana. Kita tidak akan menyimpang-menyimpang ke sana. Yang penting kita tanyakan, dia gunakan untuk apa,” jelas Barman. Sejauh ini, Dadang masih tetap bersikukuh mereka benar-benar menyalurkan sembako itu. “Mereka tetap bertahan sembako itu ada. Telah Disalurkan. Tapi kalau ada kok tidak punya bukti,” tegas dia lagi. Menurut Barman, pemeriksaan hari ini memang difokuskan pada materi penyaluran sembako tersebut. Hanya saja salah satu tersangka, Winfried Simatupang (kontraktor penyalur sembako) tidak bisa hadir karena sakit. “Pengacaranya tadi telah menyampaikan itu. Tapi saya belum dapat konfirmasi dari penyidik, kapan dia (Winfried -Red) akan diperiksa,” ujarnya. (Suseno)