TEMPO Interaktif, Jombang - Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Hasan Mutawakkil Alalloh, memperingatkan elemen massa yang pro dengan keberadaan lokalisasi Dolly agar tidak mengerahkan massa sebagai upaya menentang rencana penutupan.

"Jika itu dilakukan, NU juga akan berbuat sama dengan mengerahkan banom, anshor, maupun banser," kata dia kepada TEMPO usai acara seminar yang digelar NU Jombang, Minggu (5/11).

NU, kata dia, akan terus mengawal usulan rencana penutupan lokalisasi yang disebut-sebut terbesar ketiga se-Asia itu. NU Jawa Timur juga sudah berkoordinasi dengan NU Kota Surabaya, dan mendesak pemerintah kota segera menutup Dolly.

Dolly, menurut dia, banyak mudharat ketimbang manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Berdasar catatan dinas kesehatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), imbuhnya, banyak terdapat penderita HIV/AIDS dan jenis penyakit kelamin lain tumbuh di sana. Itu akan terus berkembang dan mengancam kesehatan keluarga, remaja, hingga bayi-bayi."Khawatirnya itu nanti terus berdampak hingga ke masyarakat sekitar," tuturnya.

Alasan lain, ada 8.000 pondok pesantren berdiri di Jawa Timur. Dengan jumlah pesantren sebanyak itu, sangat kontras jika di sana berdiri bisnis prostitusi sebesar itu. Sebab itu, dalam waktu dekat dia akan menyuruh NU Surabaya dengan didampingi NU Jawa Timur menemui pemerintah kota Surabaya untuk memastikan rencana penutupan.

NU juga sudah membuat solusi berupa resume bagi perempuan-perempuan pelacur eks Dolly andai jadi ditutup. Jika yang dipermasalahkan hanya urusan hidup pasca penutupan, pemerintah provinsi sudah menawarkan solusi dengan cara memberikan pelatihan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

Tujuannya, ketika mereka dipulangkan ke daerah asal bisa menjalani hidup lebih baik dengan usaha yang ditekuni. Mutawakkil menilai, siapa pun dan dari agama manapun, baik eksekutif maupun legislatif, diragukan keislaman dan kebangsaannya jika tetap membiarkan Dolly berdiri."Karena dampak negatif tempat ini besar," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Provinsi, Abdul Halim Iskandar mengatakan, hingga kini bola panas rencana penutupan ini masih berada di Pemerintah Kota Surabaya karena lokasi Dolly ada di sana . Provinsi, kata dia, hanya mendukung penertiban."Pemprov belum memastikan kapan penutupan. Semua tergantung pemkot," tukas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

MUHAMMAD TAUFIK