Setelah Otsus, Harapan Hidup Warga Papua Justru Turun  

Reporter

Editor

Rabu, 1 Desember 2010 20:45 WIB

Murid sekolah berpawai tolak AIDS di Jayapura, Papua. TEMPO/Jerry Omona

TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat, HM Ali Yacob mengaku prihatin karena provinsi-provinsi berlabel Otonomi Khusus tak kunjung mengalami perbaikan keadaan. Angka harapan hidup orang Papua sebelum diterapkannya Otonomi Khusus, menurut politisi Partai Demokrat ini, adalah 50 tahun. "Tetapi setelah Otonomi Khusus justru turun menjadi 48 tahun, karena AIDS," ujarnya dalam rapat Panitia Khusus Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh di gedung DPR, Rabu 1 Desember 2010.

Padahal, alokasi dana Otsus Papua dan Papua Barat sudah sangat besar. Apalagi sebanyak 30 persen dari dana itu dialokasikan untuk pendidikan, dan 17 persen untuk kesehatan. Menanggapi hal itu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa yang hadir dalam rapat mengatakan pemerintah memahami kekecewaan anggota dewan.

Ia berjanji pemerintah akan menaruh perhatian lebih agar Undang-Undang Otonomi Khusus, baik Papua dan Papua Barat dapat berjalan secara akuntabel. "Pemerintah peduli agar setiap rupiah dana Otonomi Khusus bisa sampai kepada masyarakat kedua provinsi tersebut," kata Hatta.

Sebaliknya, pemerintah melihat program Otsus Papua dan Papua Barat mengalami kemajuan. Untuk itu, pemerintah ingin agar Otonomi Khusus dapat dipercepat. "Itu sebabnya kita tawarkan pendekatan baru, yang melibatkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah Papua dan Papua Barat," kata dia.

Selain Hatta Radjasa, dari pihak pemerintah, rapat dihadiri jajaran menteri kabinet bidang ekonomi. Namun rapat Pansus kali ini tak dihadiri Gubernur Papua dan Papua Barat. Dari tiga pemimpin daerah Otonomi Khusus yang diundang dalam rapat hari ini, hanya provinsi Daerah Istimewa Aceh yang mengirim wakilnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Advertising
Advertising

Berita terkait

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

53 menit lalu

Daftar UU yang Bakal Direvisi DPR Menjelang Akhir Masa Jabatan

Setidaknya ada lima rencana revisi undang-undang yang bakal direvisi DPR.

Baca Selengkapnya

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

1 jam lalu

Berpotensi Disahkan DPR, CALS Buka Peluang Gugat Pengesahan Revisi UU MK

CALS menyatakan revisi UU MK tersebut sebagai autocratic legalism, yaitu penggunaan instrumen hukum untuk kepentingan kekuasaan.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

5 jam lalu

Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta DPR Kaji Kembali Usulan Amandemen UUD 1945

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan amandemen diperlukan untuk mengkaji kembali sistem ketatanegaraan dan demokrasi negara.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

13 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

14 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

15 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

17 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

17 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

20 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

21 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya