TEMPO Interaktif, Garut - Ribuan warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, terancam rawan pangan. Potensi kerawanan itu menyusul tingginya ancam bencana alam yang hampir menyebar di seluruh wilayah Garut.

“Potensi ancaman rawan pangan di kita cukup tinggi,” ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, Sutarman, kepada Tempo, Kamis (18/11).

Menurut Sutarman, bencana alam dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rumah dan pekerjaan seperti gempa bumi yang terjadi pada 2009. Akibatnya persediaan pangan warga menipis dan korban bencana menggantungkan hidupnya pada pemerintah. Kondisi ini akan mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan.

Ancaman bencana alam itu di antaranya longsor dan banjir bandang yang kerap terjadi di 16 kecamatan di wilayah selatan. Ancaman terjadinya erosi juga berada di sejumlah kecamatan di wilayah utara dan barat. Sedangkan di daerah perkotaan, rawan terjadi gempa tektonik karena berada tepat di garis lempengan bumi yang diprediksi bergeser, daerah itu yakni di Kecamatan Leles, Cibatu, Cisurupan, dan Tarogong Kaler.

Potensi bencana juga dapat ditimbulkan dari Gunung Api Papandayan, banjir bandang dan longsoran jutaan kubik material Gunung Api Guntur. Kedua gunung api tersebut berada tidak jauh dari perkotaan yang padat penduduk.

Sutarman menambahkan, selain akibat bencana, potensi rawan pangan juga dapat diakibatkan kondisi ekonomi masyarakatnya. Apalagi tercatat sebanyak 221 ribu kepala keluarga atau sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Garut yang mencapai 2,4 juta jiwa tergolong miskin.

Berdasarkan catatannya terdapat sembilan kecamatan di wilayahnya yang berpotensi rawan pangan tinggi adalah Kecamatan Cisewu, Caringin, Pamulihan, Cibalong, Singajaya, Peundeuy, Sukaresmi, Samarang, dan Kecamatan Pangatikan. “Potensi rawan pangan juga diperparah dengan tidak adanya cadangan pangan yang disiapkan oleh pemerintah dalam anggaran daerah,” ujar Sutarman.

Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut, Helmi Budiman, meminta pemerintah daerah segera mengantisipasi terjadinya rawan pangan. Langkah yang harus dilakukan pemerintah di antaranya dengan menyiapkan pemetaan daerah rawan pangan dan daerah rawan bencana. Sehingga bila terjadi bencana pemerintah telah mempersiapkan kebutuhan pangan bagi warganya.

“Langkah antisipasi harus secepatnya dilakukan, jangan sampai sudah ada korban baru pemerintah bergerak,” ujarnya.

SIGIT ZULMUNIR