TEMPO Interaktif, Slawi - Ribuan guru swasta asal berbagai daerah berencana menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta. Aksi pada 23 November mendatang ini sebagai dorongan agar mereka dimasukkan dalam daftar calon pegawai negeri sipil (CPNS).

“Ini sebagai bentuk penolakan diskriminasi antara guru honorer yang di sekolah negeri dan di yayasan swasta,” ujar Ketua Presidium Guru Swasta Indonesia Fatah Yasin, di sela Rapat Koordinasi Nasional Persatuan Guru Swasta di Kabupaten Tegal, Minggu, (14/11).

Fatah mengatakan, aksi itu akan dilakukan hingga anggota Dewan memasukkan hak guru swasta untuk diangkat menjadi CPNS dalam draf peraturan pemerintah tentang pengangkatan guru honorer. “Kami sudah menyiapkan tenda untuk nginap di sana,” ujar Fatah.

Selain menduduki gedung Dewan, guru swasta ini juga akan mendatangi kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk mengadukan nasibnya yang dinilai didiskriminasi oleh pemerintah.

Menurut Fatah, keinginan diangkat menajdi CPNS ini menjadi keputusan bersama guru swsata sejak rapat koordinasi naisonal tahun 2009 lalu. Alasannya, untuk meningkatkan kesejahteraan dan jaminan hari tua kelak. “Karena hanya menjadi PNS-lah jaminan kesejahteraan itu bias terpenuhi,” katanya.

Dede Permana, salah seorang Koordinator Guru Swasta Jawa Barat, menyatakan dukungan aksi menduduki gedung wakil rakyat ini. Bahkan ia mengaku siap memberangkatakan lebih kurang 1.000 guru swasta asal Jawa Barat untuk bergabung.

“Ini sudah menjadi keputusan bersama, saya juga mengirimkan massa dalam aksi besar ini,” ujar Dede yang mendapat tugas sebagai koordinator umum. Aksi ini menurut Dede merupakan keputusan dalam rapat koordinasi di Tegal beberapa waktu lalu. Ia mengaku, aksi menduduki gedung Dewan sebagai langkah radikal untuk menolak diskriminasi antara tenaga honorer di sekolah negeri dengan guru sekolah swasta.

EDI FAISOL