Tubagus Menilai Pemerintah Enggan Tuntaskan Kasus HAM
Senin, 1 November 2010 16:31 WIB
Anggota Fraksi PDIP Tubagus Hasanuddin Foto : TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif ,
Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan, Tubagus Hasanudin, menilai ada keengganan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan masalah Hak Asasi Manusia. Terutama Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh para prajurit TNI. "Selama ini pemerintah tidak menyelesaikan dengan tuntas dan terbuka," ujarnya di Jakarta Senin, (1/11).
Menurut Tubagus, Pemerintah SBY saat ini tidak terbuka dalam hal penyelesaian pelanggaran Hak Asasi oleh kalangan tentara. "Hal itu merugikan bangsa sendiri," katanya.
Tubagus menerangkan, dengan tidak diselesaikannya secara tuntas dan terbuka, maka kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilalukan prajurit TNI akan terus menjadi bulan-bulanan politik negara-negara tertentu. "Seharusnya pemerintah segera menyelesaikan dengan tuntas," ujarnya.
Sandy Indra Pratama
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
9 jam lalu
Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
19 jam lalu
Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca Selengkapnya
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
2 hari lalu
Pemerintah Merasa Toleransi dan Kebebasan Beragama di Indonesia Berjalan Baik
Kemenkumham mengklaim Indonesia telah menerapkan toleransi dan kebebasan beragama dengan baik.
Baca Selengkapnya
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
2 hari lalu
Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca Selengkapnya
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
2 hari lalu
Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca Selengkapnya
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
2 hari lalu
DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
3 hari lalu
Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
4 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
5 hari lalu
Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca Selengkapnya
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
5 hari lalu
KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
6 jam lalu
7 jam lalu
9 jam lalu
9 jam lalu
11 jam lalu
13 jam lalu
15 jam lalu
16 jam lalu
18 jam lalu
18 jam lalu
