Ketua MA Belum Terima Laporan Panda

Reporter

Editor

Jumat, 29 Oktober 2010 15:56 WIB

Panda Nababan di dampingi pengacaranya berbicara kepada wartawan, setelah melaporkan lima orang hakim pengadilan tindak pidana korupsi ke Mahkamah Agung, Jakata (21/10). TEMPO /Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Hingga hari ini Ketua Mahkamah Agung Harifin Tumpa belum menerima laporan pengaduan Panda Nababan, politikus PDI-Perjuangan. Panda kemarin mengadu ke Badan Pengawas Mahkamah Agung. "Dari badan pengawas belum ada laporan ke Ketua Mahkamah Agung," kata Harifin usai sholat jumat di kantornya, Jumat (29/10)

Harifin menuturkan, pemeriksaan kemarin baru dari sisi pelapor, yakni Panda Nababan. "Sedangkan yang dilaporkan belum," ungkapnya.

Dalam pengaduannya ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Panda melaporkan lima hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kelima hakim tersebut adalah Nani Indrawati,Herdi Agustin, Achmad Linoh, Slamet Subagio dan Sofiakh.

Menurut Panda kelima hakim telah membuat pernyataan yang berbada antara kesaksian dan putusan Dudhi Makmum Murod, politisi PDI-P Perjuangan terkait kasus cek pelawat pencalonan Miranda Gultom sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.

Panda mengatakan dalam kesaksian Dudhi, Hakim tidak pernah menanyakan apakah Panda menerima uang Rp 500 juta, sebagai bagian dari cek pelawat. Tapi ternyata, pernyataan tersebut muncul di putusan Dudhi.


Selain ke Mahkamah Agung, Panda juga mengadukan kasus ini ke Komisi Yudisial dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Harifin menegaskan pemeriksaan terhadap kasus Panda tidak dibedakan dengan kasus lainnya. Kasus Panda terkesan lebih cepat karena berada di Jakarta. "Kalah pelapornya daerah jadi susah, karena harus mendatangkan Badan Pengawas ke sana,"paparnya.

DIANING SARI

Berita terkait

HUT ke-71 Djoko Tjandra dalam Bui, Dijerat Kasus Korupsi Bank Bali hingga Surat Jalan Palsu

27 Agustus 2022

HUT ke-71 Djoko Tjandra dalam Bui, Dijerat Kasus Korupsi Bank Bali hingga Surat Jalan Palsu

Hari ini 27 Agustus Djoko Tjandra berusia 71 tahun. Ia terlilit kasus korupsi Bank Bali hingga surat jalan palsu yang menyeret 2 perwira tinggi polisi

Baca Selengkapnya

Soal Rencana Aksi Fatwa Mahkamah Agung, Djoko Tjandra: Tidak Ada Logika

26 Februari 2021

Soal Rencana Aksi Fatwa Mahkamah Agung, Djoko Tjandra: Tidak Ada Logika

Djoko Tjandra mengatakan tidak ada uang yang diperuntukkan untuk pejabat tinggi di Kejaksaan Agung maupun Mahkamah Agung.

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung: Gratifikasi Jaksa Pinangki Terkait Fatwa di MA

25 Agustus 2020

Kejaksaan Agung: Gratifikasi Jaksa Pinangki Terkait Fatwa di MA

Direktur Penyidikan Jampidsus Febrie Adriansyah menduga gratifikasi yang diterima Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait fatwa di Mahkamah Agung

Baca Selengkapnya

Tolak Eksekusi Jaksa, Buni Yani: Kalau Main Catur Ini Remis

1 Februari 2019

Tolak Eksekusi Jaksa, Buni Yani: Kalau Main Catur Ini Remis

Kata Buni Yani, MA juga menolak kasasi yang diajukan penuntut umum dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

Buni Yani Siap Menyerahkan Diri, Asalkan..

1 Februari 2019

Buni Yani Siap Menyerahkan Diri, Asalkan..

Buni Yani mengatakan telah mengajukan permohonan penundaan eksekusi ke Kejaksaan Negeri Kota Depok pada Kamis lalu.

Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Tolak Permohonan Kasasi Jessica Kumala Wongso  

22 Juni 2017

Mahkamah Agung Tolak Permohonan Kasasi Jessica Kumala Wongso  

Mahkamah Agung resmi menolak permohonan kasasi terdakwa Jessica Kumala Wongso karena kuatnya pertimbangan putusan hakim pengadilan sebelumnya.

Baca Selengkapnya

MA Terbitkan Surat Perpanjangan Penahanan Jessica Kumala Wongso

1 April 2017

MA Terbitkan Surat Perpanjangan Penahanan Jessica Kumala Wongso

Mahkamah Agung (MA) akhirnya menerbitkan surat perpanjangan masa tahanan terdakwa pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso.

Baca Selengkapnya

Menteri Tjahjo Kumolo Berkukuh Pertahankan Ahok dari Jabatannya

21 Februari 2017

Menteri Tjahjo Kumolo Berkukuh Pertahankan Ahok dari Jabatannya

Menurut Menteri Tjahjo Kumolo, fatwa Mahkamah Agung tidak memberikan pendapat hukum apa pun atas keputusannya mempertahankan Ahok sebagai Gubernur Jakarta.

Baca Selengkapnya

Fatwa MA Status Ahok, Ini Pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah  

21 Februari 2017

Fatwa MA Status Ahok, Ini Pesan Ketua Umum PP Muhammadiyah  

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan tanggapannya soal fatwa Mahkamah Agung terkait dengan status hukum Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Terima Fatwa Mahkamah Agung, Menteri Tjahjo: Surat MA Itu Rahasia...

20 Februari 2017

Terima Fatwa Mahkamah Agung, Menteri Tjahjo: Surat MA Itu Rahasia...

Menteri Tjahjo Kumolo mengaku telah menerima fatwa Mahkamah Agung soal Ahok, tapi ia enggan mengungkapkan pertimbangan itu secara detail.

Baca Selengkapnya