Pembangunan di Pamekasan Tidak Menggunakan Retribusi Orang Sakit
Kamis, 21 Oktober 2010 19:59 WIB
TEMPO Interaktif, PAMEKASAN - Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Taufikurrachman, Kamis (21/10), mengatakan seluruh kegiatan pembangunan di kabupaten itu tidak menggunakan dana yang berasal dari retribusi warga yang berobat di rumah sakit atau Puskesmas.
Taufikurrachman mengemukakan hal tersebut menyikapi kritikan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan.
Sebelumnya, Ketua Komisi Perekonomian DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi menyebutkan Pemerintah Kabupaten Sumenep belum bisa menangkap peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selain mengandalkan pajak dan retribusi. “Tidak kreatif. Apalagi menggunakan retribusi orang sakit,” katanya.
Hosnan menawarkan alternatif dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi, menciptakan pasar, dan mendorong majunya industri lokal.
Diakui Taufikurrachman, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi tahun 2009 lalu bersumber dari retribusi rumah sakit dan Puskesmas yang mencapai Rp 20 miliar, atau 50 persen dari total PAD Rp 40 miliar. Bahkan untuk tahun 2010 ini ditergetkan meningkat menjadi Rp 22 miliar. ”Tapi tidak satu sen pun yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan,” ujarnya.
Menurut Taufikurrachman, dana yang berasal dari retribusi rumah sakit maupun Puskesmas, dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk biaya operasional dan peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun Puskesmas.
Taufikurrachman bahkan menegaskan, meskipun kontribusi dana retribusi rumah sakit dan Puskesmas bagi PAD cukup tinggi, namun Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih harus menalangi biaya pengadaan peralatan rumah sakit, seperti CT Scan, foto rontgen, serta peralatan lainnya. ”Bahkan uang bagi hasil dari cukai tembakau Rp 8 miliar, juga kami gunakan untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit,” paparnya. MUSTHOFA BISRI.
Taufikurrachman mengemukakan hal tersebut menyikapi kritikan kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pamekasan.
Sebelumnya, Ketua Komisi Perekonomian DPRD Pamekasan Hosnan Ahmadi menyebutkan Pemerintah Kabupaten Sumenep belum bisa menangkap peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah selain mengandalkan pajak dan retribusi. “Tidak kreatif. Apalagi menggunakan retribusi orang sakit,” katanya.
Hosnan menawarkan alternatif dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai penggerak ekonomi, menciptakan pasar, dan mendorong majunya industri lokal.
Diakui Taufikurrachman, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi tahun 2009 lalu bersumber dari retribusi rumah sakit dan Puskesmas yang mencapai Rp 20 miliar, atau 50 persen dari total PAD Rp 40 miliar. Bahkan untuk tahun 2010 ini ditergetkan meningkat menjadi Rp 22 miliar. ”Tapi tidak satu sen pun yang digunakan untuk membiayai proyek pembangunan,” ujarnya.
Menurut Taufikurrachman, dana yang berasal dari retribusi rumah sakit maupun Puskesmas, dikembalikan untuk kepentingan masyarakat dalam bentuk biaya operasional dan peningkatan kwalitas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun Puskesmas.
Taufikurrachman bahkan menegaskan, meskipun kontribusi dana retribusi rumah sakit dan Puskesmas bagi PAD cukup tinggi, namun Pemerintah Kabupaten Pamekasan masih harus menalangi biaya pengadaan peralatan rumah sakit, seperti CT Scan, foto rontgen, serta peralatan lainnya. ”Bahkan uang bagi hasil dari cukai tembakau Rp 8 miliar, juga kami gunakan untuk peningkatan pelayanan di rumah sakit,” paparnya. MUSTHOFA BISRI.
