Plesir Badan Kehormatan ke Yunani Habiskan Rp 2,27 Miliar

Reporter

Editor

Selasa, 19 Oktober 2010 20:02 WIB

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Gayus Lumbuun dan Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqoddas saat acara diskusi di DPD-RI Jakarta, Rabu (15/10). Busyro menyatakan Hakim Agung terpilih harus berani melakukan perubahan di MA. TEMPO/Wahyu Setiawan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Studi banding Badan Kehormatan Dewan Perwakilan rakyat ke Yunani pekan depan menghabiskan uang negara yang tak sedikit: Rp 2,27 miliar.

Menurut Koordinator Advokasi dan Investigasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Uchok Sky Khadafi, uang itu digunakan oleh 13 anggota parlemen dan dua staf Sekretariat Jenderal DPR selama tujuh hari di Yunani.

Dengan kurs US$ 1 setara Rp 9.000, inilah rincian dana tersebut seperti tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat:

1. Tiket 13 anggota DPR tiap orang biayanya US$ 14.911 Total = Rp 1,74 miliar
2. Tiket 2 staf Setjen DPR = US$ 3.331 = Rp 61,29 juta
3. Uang harian 13 anggota DPR = 7 (hari) x 13 x US$ 418 = US$ 38.038 = Rp 349,95 juta
4. Uang harian 2 staf Setjen DPR = 7 (hari) x 2 x US$ 376 = US$ 5.264 = Rp 48,43 juta
5. Uang representasi = US$ 2.000 = Rp 18,4 juta
6. Asuransi 13 anggota DPR = 13 x US$ 50 = US$ 650 = Rp 5,98 juta
7. Asuransi 2 staf Setjen DPR = 2 x US$ 50 = Rp 920 ribu

Total = US$ 246.557 = Rp 2.268.324.400

BUNGA MANGGIASIH

Berita terkait

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

14 September 2022

Beberapa Anggota DPR Ini Pernah Diadukan Ke MKD, Termasuk Effendi Simbolon

Rekam jejak DPR, sudah beberapa anggota DPR yang dilaporkan kepada MKD. Setelah Setya Novanto dan Harvey Malaiholo, ada Puan dan Effendi Simbolon.

Baca Selengkapnya

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

13 September 2022

Puan Maharani Sempat Diadukan ke MKD, Apa Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan Ini?

Puan Maharani sempat diadukan ke MKD buntut perayaan ulang tahun saat rapat dan buruh menolak kenaikan harga BBM di luar gedung DPR. Apa tugas MKD?

Baca Selengkapnya

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

27 Agustus 2022

Apa Tugas Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)?

MKD memanggil Menkopolhukam Mahfud Md dan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso terkait Kasus Irjen Ferdy Sambo. Lantas apa tugas dari MKD?

Baca Selengkapnya

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

5 Februari 2022

Polisi Hentikan Kasus Arteria Dahlan soal Bahasa Sunda, Pelapor: Gagal Paham

Polisi meminta pihak-pihak yang dirugikan oleh Arteria Dahlan melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI

Baca Selengkapnya

Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

14 Desember 2021

Gus Muhaimin: MKD Dapat Tanggalkan Hak Imunitas Anggota Parlemen

Sebuah lembaga kontrol dalam institusi apapun termasuk politik, penting dimiliki untuk menghindari kekuasaan yang absolut pada seseorang atau institusi tertentu

Baca Selengkapnya

Jokowi Sindir Pejabat yang Sering Studi Banding ke Luar Negeri

16 Agustus 2019

Jokowi Sindir Pejabat yang Sering Studi Banding ke Luar Negeri

Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

26 Juni 2018

Ikuti UU MD3, Rony Melaporkan Herman Hery ke MKD DPR

Ronny yang menuduh Herman Hery menganiaya dirinya dan istrinya melapor ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Baca Selengkapnya

Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

28 Mei 2018

Ketua DPR Minta MKD Cek Video Viral Porno Mirip Keponakan Prabowo

Ketua DPR Bambang Soesatyo tak yakin jika pria di dalam video viral syur itu kemenakan Prabowo, poitikus Gerindra Aryo Djojohadikusumo.

Baca Selengkapnya

UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

16 Maret 2018

UU MD3 Berlaku, MKD Siapkan Aturan Turunan

MKD mendapat sejumlah fungsi, tugas dan wewenang baru berdasarkan amanat dari UU MD3 yang baru disahkan.

Baca Selengkapnya

UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa Merendahkan Anggota DPR

13 Februari 2018

UU MD3 Disahkan, MKD Buat Parameter Frasa Merendahkan Anggota DPR

Pasal 122 UU MD3 menjadi polemik lantaran berpotensi menciptakan penyalahgunaan kekuasaan dan menjadi antikritik oleh DPR.

Baca Selengkapnya