TEMPO Interaktif, Jakarta: Persatuan alumni Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) menilai program integrasi STPDN dan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) yang disampaikan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) hanyalah relokasi. Karena hanya memindahkan praja di STPDN ke kampus IIP, sementara mahasiswa IIP dipindah ke Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Kalibata."Sampai sekarang Depdagri belum menunjukkan kinerja yang jelas dalam menyelesaikan dan memperbaiki STPDN," kata Bahtiar Baharuddin, Koordinator Persatuan Alumni STPDN dan Bernard Dermawan Sutrisno, Sekretaris, dalam siaran tertulis yang diterima TNR. Apalagi, para alumni melihat belum dihentikannya aksi kekerasan di STPDN. "Pelaksana Harian Ketua STPDN, I Nyoman Sumaryadi dicopot saja, karena tidak mampu menghentikan kekerasan di STPDN," pesan para alumni. Pencopotan juga ditujukan kepada Pembantu Ketua, Kepala Bidang Pengasuhan, semua pengasuh STPDN dan pejabat Diklat Depdagri (Kepala Badan Diklat, Kepala Pusat, Kepala Bidang Kader, Kepala Sub B idang STPDN/IIP) yang bertanggung jawab atas pola pendidikan di STPDN.Selain itu, para alumni mendesak Depadagri untuk mengaku, STPDN memang menggunakan pola pendidikan ala militer. Tempo News Room