TEMPO Interaktif, Jakarta - Sejak digulirkan tahun 2001, otonomi khusus bagi Propinsi Papua dinilai sejumlah organisasi masyarakat Papua, sebagai produk gagal karena tidak mensejahterakan penduduk asli.
"Otonomi khusus justru membuat banjirnya migrasi ke Papua, sementara pembangunan justru tidak memihak warga asli," kata Pendeta Herman Awon, Moderator Presidium Dewan Adat Papua, dalam keterangan pers di Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Selasa (5/10). Koalisi ini terdiri dari Dewan Ada Papua, Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, dan Otorita Nasional Papua Barat.
Masyarakat Papua setelah sepuluh tahun otonomi khusus, kata Ketua Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu, Salmon Yumame, justru termarjinalkan. Pembangunan dalam semasa otonomi khusus tidak terarah. "Tidak ada indikator yang jelas," ujarnya. Bahkan masyarakat Papua justru diserang penyakit moral seperti industri minuman keras dan pekerja seks yang marak di daerah terluar.
Setelah otonomi yang dikuatkan dengan Undang Undang No 21 Tahun 2001 tidak berhasil, kata Salmon, pemerintah justru mau membentuk Badan Rekonsialiasi. "Ini menunjukkan pemerintah tidak menghargai undang-undang-nya sendiri," kata Salmon merujuk rencana pembentukan Badan Rekonsiliasi Papua yang diwacanakan Felix Wanggai, staf khusus Presiden bidang Otonomi Daerah .
Salmon menambahkan, opsi merdeka menjadi pilihan setelah otonomi khusus dinilai gagal. "98 persen orang Papua bangga jadi warga Papua ketimbang Warga Negara Indonesia," kata Salmon
Dianing Sari
