TEMPO Interaktif, Jakarta:Mantan ketua umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Abdulla Umar, mengatakan keberangkatan tiga menteri ke Malaysia pada 18 Februari mendatang tidak memiliki visi jelas. Abdulla, di Jakarta, Jumat (8/2), mengatakan, “Sepertinya mereka tidak cukup memiliki persiapan data yang baik dan hanya reaksioner saja.” Rencananya, Menaketrans Jacob Nuwa Wea, Menlu Hassan Wirayuda, Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra, akan ke Malaysia untuk membicarakan kebijakan Malaysia melarang tenaga kerja dari Indonesia. Abdulla mengatakan pemerintah tidak memiliki posisi tawar yang baik dan tidak memiliki political will masalah tenaga kerja. Ia mengatakan pada 1994, Indonesia dan Malaysia menandatangani Medan Agreement mengenai peluang penempatan TKI di Malaysia hingga 2,5 juta. “Tapi tidak ada tindakan konkrit dari pemerintah Indonesia, sehingga jutaan orang berangkat secara ilegal,” ujarnya. Ia khawatir dengan ketidakpastian strategi pemerintah Indonesia menyelesaikan persoalan. Seharusnya, kata dia, persoalan TKI ini bisa dijembatani dengan pembentukan komite bersama antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia sendiri, kata Abdulla, melakukan standar ganda dalam penempatan TKI ke sana. Di satu pihak, Malaysia menangkap dan memulangkan TKI ke Indonesia. Tapi mereka juga pura-pura tidak mengetahui adanya lebih dari sejuta TKI yang masuk secara ilegal. “Semestinya pemerintah Malaysia jangan bikin isu politik dengan memanfaatkan persoalan narkoba dari segelintir TKI kita.,” kata dia. (Istiqomatul-Tempo News Room)