TEMPO Interaktif, YOGYAKARTA - -Mantan Wakil Presien JM Jusuf Kalla menyatakan kasus rangkaian tindakan terorisme di Indonesia terjadi karena ideologi. Sehingga yang paling diperlukan adalah memerangi ideologi yang menjadikan orang melakukan tindakan terorisme.
“Pemberantasan terorisme pasti dilakukan oleh pemerintah, yang lebih penting lagi memerangi ideologi yang menjerumuskan orang melakukan tindakan itu,” kata Jusuf Kalla di Hotel Hyatt Yogyakarta, Kamis (23/9).
Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menangkap pelaku terorisme dibandingkan dengan yang negara lainnya. Tetapi karena tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia tersebut menyangkut pemahaman atau ideologi, maka sangat sulit untuk memberantas ideologi. “Orang bisa ditangkap, tetapi ideologi memang sulit diberantas, berjalan terus,” kata dia.
Pemikiran para teroris yang menghalalkan merampok dan membunuh itu, tambah dia yang harus diberantas. Untuk mengantisipasi tindakan terorisme, peran masyarakat, tokoh masyarakat dan semua elemen bangsa ini harus aware (waspada).
Ia kembali menegaskan, ideologi teroris yang membenarkan bahwa merampok dan membunuh dikategorikan dalam rangka perjuangan dapat dihalalkan itulah yang harus diberantas. Sebab muara tindakan terorisme adalah ideologi.
Ia menyatakan di Asia, tindakan terorisme jarang terjadi di Malaysia karena masyarakatnya peduli untuk melaporkan kepada aparat kepolisian tentang hal-hal yang mencurigakan, begitu pula aparat keamanannya.
“Titik lemah terjadi di pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat, maka semua pihak harus meningkatkan kepedulian lingkungannya terhadap gerakan yang mencurigakan,” kata Kalla.
Ia menambahkan, saat ini tindakan terorisme sudah mengarah kepada ancaman balas dendam kepada aparat kepolisian seperti yang terjadi di Kepolisian Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut yang menewaskan tiga polisi jaga.
Menurut Zuli Qodir, peneliti dan pengamat perdamaian Asia Tenggara, tindakan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang itu juga akibat perlakuan pemerintah terhadap keluarga orang yang disangka teroris. Ada tindakan yang melanggar hak-asasi manusia mereka. Sehingga pergerakan terorisme sudah menjadi balas dendam terhadap aparat keamanan.
“Para terpidana akibta tindakan teroris usai menjalani hukuman tidak ada perhatian dari pemerintah, sehingga bisa melakukan tindakan terorisme lagi,” kata dia.
MUH SYAIFULLAH
“Pemberantasan terorisme pasti dilakukan oleh pemerintah, yang lebih penting lagi memerangi ideologi yang menjerumuskan orang melakukan tindakan itu,” kata Jusuf Kalla di Hotel Hyatt Yogyakarta, Kamis (23/9).
Menurut dia, Indonesia merupakan negara yang paling banyak menangkap pelaku terorisme dibandingkan dengan yang negara lainnya. Tetapi karena tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia tersebut menyangkut pemahaman atau ideologi, maka sangat sulit untuk memberantas ideologi. “Orang bisa ditangkap, tetapi ideologi memang sulit diberantas, berjalan terus,” kata dia.
Pemikiran para teroris yang menghalalkan merampok dan membunuh itu, tambah dia yang harus diberantas. Untuk mengantisipasi tindakan terorisme, peran masyarakat, tokoh masyarakat dan semua elemen bangsa ini harus aware (waspada).
Ia kembali menegaskan, ideologi teroris yang membenarkan bahwa merampok dan membunuh dikategorikan dalam rangka perjuangan dapat dihalalkan itulah yang harus diberantas. Sebab muara tindakan terorisme adalah ideologi.
Ia menyatakan di Asia, tindakan terorisme jarang terjadi di Malaysia karena masyarakatnya peduli untuk melaporkan kepada aparat kepolisian tentang hal-hal yang mencurigakan, begitu pula aparat keamanannya.
“Titik lemah terjadi di pemerintah, aparat kepolisian dan masyarakat, maka semua pihak harus meningkatkan kepedulian lingkungannya terhadap gerakan yang mencurigakan,” kata Kalla.
Ia menambahkan, saat ini tindakan terorisme sudah mengarah kepada ancaman balas dendam kepada aparat kepolisian seperti yang terjadi di Kepolisian Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumut yang menewaskan tiga polisi jaga.
Menurut Zuli Qodir, peneliti dan pengamat perdamaian Asia Tenggara, tindakan terorisme yang dilakukan oleh sekelompok orang itu juga akibat perlakuan pemerintah terhadap keluarga orang yang disangka teroris. Ada tindakan yang melanggar hak-asasi manusia mereka. Sehingga pergerakan terorisme sudah menjadi balas dendam terhadap aparat keamanan.
“Para terpidana akibta tindakan teroris usai menjalani hukuman tidak ada perhatian dari pemerintah, sehingga bisa melakukan tindakan terorisme lagi,” kata dia.
MUH SYAIFULLAH
