LBH Minta Duit Gubernur Sulsel Diusut

Reporter

Editor

Jumat, 17 September 2010 17:03 WIB

TEMPO Interaktif, Makassar - Lembaga Bantuan Hukum Makassar meminta Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat untuk mengusut uang Rp. 100 juta yang ada di Polres Gowa. "Saya minta Kepala Polda segera mengusut uang pemberian Gubernur ke Polres Gowa itu secara etik," kata Direktur LBH Makassar Abdul Muttalib, Jumat (17/9).

Menurut Muttalib, Polres Gowa tidak dibenarkan mengajukan proposal pengamanan Pilkada ke Pemerintah Propinsi. Sebab, anggaran Pilkada termasuk pengamanan, dianggarkan oleh daerah yang bersangkutan.

"Tidak etis Polres minta-minta uang di Pemprop. Masa ada Wakapolres jadi peminta-minta uang di pemerintah propinsi," katanya. "Harusnya Gubernur juga tak merespon pengajuan proposal itu, apalagi memberikan uang sebagai jawabannya."

Soal uang Rp 100 juta tersebut, Muttalib menduga , adanya kepentingan antara Syahrul dan eks Wakapolres Komisaris Yahya Samosir. Apalagi menurut dia, saat itu masih dalam suasana pemilihan bupati.

Karena itu kata dia, Polda harus tetap mengusut untuk apa sebenarnya uang tersebut. "Tidak ada alasan untuk tidak diusut. Apakah uang itu berupa bantuan atau sumbangan pribadi tetap saja tidak dibolehkan, apalagi antar pejabat struktural," ujarnya.

Mantan Wakil Kepala Kepolisiana Resor Gowa, Komisaris Yanya Samosir, memilih bungkam soal uang 100 itu. Alasannya, bukan lagi urusannya."Saya tidak bisa memberikan komentar lagi. Saya ini sudah di staf Polda sekarang, jadi jangan tanya saya, saya ini sudah sakit,"kata Yahya saat di hubungi Tempo.

Yanya hanya mengatakan, uang itu berdasarkan surat. Namun dia tidak menjelaskan secara pasti soal surat itu."Sudah jangan tanyakan ke saya. Uang itu untuk pengamanan Pilkada, " katanya.

Kepala Bagian Operasionl Polres Gowa, Komisaris Hardeny juga mengaku tak mengetahui soal uang tersebut. "Tanyakan aja sama pimpinan. Saya tidak tahu soal uang itu," kata Hardeni. Sebelumnya Hardeni menyebut, mantan Wakapolres Gowa yang mengurus duit itu kepada Syahrul.

Dia mengatakan, uang tersebut bukan untuk dana pengamanan, sebab anggaran pengamanan sudah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa sebesar Rp. 600 juta. "Silahkan tanyakan sama Yahya Samosir ya,"ujarnya.

Sebelumnya, mantan Kepala Polres Gowa Ajun Komisaris Besar Rudi Hananto mengatakan, yang mengurus uang itu adalah Yahya Samosir dan Hardeny. Saat itu kata Rudi, berawal dari diskusi di warung kopi Dotoro Gowa dengan Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. "Syahrul langsung merespon usulan Wakapolres," kata Rudi.

Adapun Kepala Polres Gowa, Ajun Komisaris Besar Totok Lisdiarto juga menolak berkomentar lagi soal uang itu. "Nanti malam atau besok kita bicara di kantor ya. Saya tidak ingin bicara di telpon,"kata Totok

SAHRUL

Berita terkait

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

56 hari lalu

Kemendagri Mulai Bahas Anggaran hingga Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Pilkada Serentak 2024 digelar pada 27 November mendatang, BSKDN Kemendagri mulai membahas persiapan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

6 Desember 2023

Penandatanganan NPHD Dana Pilkada 2024 di Sumatera Selatan

Sumsel Daerah Yang Pertama Kali Lakukan Penandatanganan Serentak NPHD Dana Pilkada Tahun 2024 Provinsi dan Kabupaten/Kota

Baca Selengkapnya

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

19 November 2023

Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sumsel Serentak Tandatangani NPHD Dana Pilkada

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

31 Oktober 2022

Pilkada 2024, Heru Budi Gelontorkan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI Jakarta

Heru Budi Hartono menyambut baik Bawaslu DKI untuk persiapan Pilkada 2024 dan berkomitmen untuk saling bersinergi.

Baca Selengkapnya

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

10 Oktober 2022

Wantimpres Bertemu MPR Evaluasi Mekanisme Pilkada Langsung

Ketua Wantimpres, Wiranto, menyatakan tugasnya hanya memberikan nasihat dan pertimbangan ke Presiden. Soal evaluasi Pilkada belum dibicarakan.

Baca Selengkapnya

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

25 Juli 2020

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Realisasikan Dana Pilkada 2020

Ada 206 pemda yang sudah 100 persen transfer dana pilkada 2020 ke KPU. Lima Pemda transfer ke KPU kurang dari 40 persen.

Baca Selengkapnya

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

14 Juli 2020

Puluhan Pemda Lambat Cairkan Dana Pilkada, Kemendagri Akan Tegur

Pencairan dana pilkada yang seret berpotensi mengancam pelaksanaan Pilkada 2020.

Baca Selengkapnya

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

10 Juli 2020

Transfer Dana Pilkada Seret, 2 Bupati Kena Semprot Mendagri Tito

Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah segera melakukan transfer dana Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk pilkada 2020

Baca Selengkapnya

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

11 Juni 2020

Beda Mendagri, KPU Usul Tambahan Dana Pilkada Rp 4,7 Triliun

Usulan KPU ini berbeda dari yang dipaparkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tito meminta tambahan dana pilkada Rp 1,41 triliun dari APBN.

Baca Selengkapnya

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

5 Juni 2020

Mendagri Minta Kepala Daerah Segera Cairkan Dana Pilkada 2020

Tito Karnavian mewanti-wanti agar pelaksanaan pilkada 2020 dan pencairan anggaran yang dibutuhkannya tidak diperumit dengan politik transaksional.

Baca Selengkapnya