Ketua DPR: Jangan Lihat Rupiahnya, Tapi Pekerjaannya

Reporter

Editor

Jumat, 17 September 2010 14:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - DPR menjawab tudingan Transparency International Indonesia (TII) soal terlalu besarnya anggaran kunjungan ke luar negeri. Ketua DPR Marzuki Alie meminta TII tidak hanya melihat besarnya jumlah uang, tapi harus melihat target legislasi DPR.

"Coba jangan dikaitkan jumlahnya, (tapi) dikaitkan dengan jumlah rancangan Undang-Undang yang kita siapkan," kata Marzuki, Jumat (17/9), di gedung DPR, Jakarta.

Dia mencontohkan dengan memberi analogi antara DPR periode lalu dengan DPR periode sekarang. "Kalau dulu hanya tiga sekarang 10, tentu berbeda. Konteksnya itu dengan kuantitas," ujar dia. "Jadi kita jangan melihat nilai rupiahnya, (tapi) apa yang dikerjakan," tambah Marzuki.

Dengan kegiatan yang meningkat itu, kata Marzuki, tidak masuk akal jika anggaran tetap menggunakan biaya yang lama.

Alih-alih mengakui anggaran yang terlalu besar, Marzuki malah meminta soal kenaikan 700 persen itu dicek dulu kebenarannya. Setjen DPR, kata dia, sudah membantah hal itu memalui iklan di sebuah harian Seputar Indonesia. "Sekarang sudah transparan, kita pasang iklan. Urusan rupiah itu di Setjen. Kita ini (Dewan) nggak mengurusi rupiah," ujarnya.

Marzuki mengakui selama ini anggaran buat kebutuhan Dewan sering tidak disetujui Kementerian Keuangan. Hal itulah yang membuat DPR dan Kemenkeu sering ribut soal anggaran. Padahal, kata dia, DPR ingin mandiri dalam hal anggaran. "Kenapa? Karena program DPR segini, kenaikan sekian, tapi anggarannya tidak disetujui, kan aneh," tuturnya.

Amirullah

Berita terkait

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

3 jam lalu

Panja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok

Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.

Baca Selengkapnya

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

19 jam lalu

Wacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat

Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

20 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

20 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

1 hari lalu

Revisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial

DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

1 hari lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

1 hari lalu

Dua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman

Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

1 hari lalu

Hujan Kritik Revisi UU Keimigrasian

Revisi UU Keimigrasian yang diusulkan DPR dikhawatirkan menjadi celah pihak yang berperkara untuk melarikan diri.

Baca Selengkapnya

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

1 hari lalu

RUU MK Dibahas Diam-diam: Berikut Tanggapan Pedas Ketua MKMK, Mantan Ketua MK, hingga Mahfud MD

Pengesahan RUU MK di tahap I menimbulkan polemik. Sebab, selain dianggap dibahas diam-diam, bisa melemahkan independensi MK. Apa kata Ketua MKMK?

Baca Selengkapnya

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

2 hari lalu

DPR Bahas Perpanjangan Batas Usia Pensiun Anggota Polri, Berikut Kajiannya

Naskah akademik itu menilai batas usia pensiun 58 tahun berbanding terbalik dengan meningkatnya keahlian anggota Polri seiring penambahan usia.

Baca Selengkapnya