TEMPO Interaktif, Jakarta - Analis Kebijakan Publik dari Migrant Care, Wahyu Susilo mendesak pemerintah bersikap tegas mendorong Malaysia menyepakati nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) terkait perlindungan terhadap pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Malaysia.
Menurut Wahyu, masyarakat Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia. Karena tenaga kerja Indonesia dianggap lebih bisa bernegosiasi masalah upah, dibandingkan tenaga kerja asal negara lain, seperti Thailand dan Filipina. "Yang mau negosiasi upah dibawah standar ya cuma Indonesia," ujar Wahyu dalam diskusi 'Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati' di resto Warung Daun, Sabtu (28/8).
Kalau pemerintah berani bertindak tegas, Wahyu yakin pemerintah Malaysia tidak bisa menghindar lagi dari keinginan Indonesia melindungi pekerjanya di Malaysia. Keyakinan itu berdasarkan pengalaman ketika 2002-2005, pemerintah sempat mendeportasi pekerja di Malaysia. Akibatnya, peringkat negara itu dalam menghasilkan kelapa sawit dan kakao turun drastis. "Dari situ kan terbaca betapa mereka membutuhkan kita."
Dalam diskusi yang sama, Abdul Malik Harahap, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan, Malaysia paham posisi Indonesia dan tahu kelemahan kita. "Meskipun pemerintah memberlakukan moratorium (penghentian sementara), pengiriman tenaga kerja ilegal semakin marak ke Malaysia," katanya.
Soal MOU, kata Abdul, tekanan dunia internasional juga banyak yang memojokkan Malaysia karena bisa dianggap melakukan trafficking.
MUTIA RESTY
Menurut Wahyu, masyarakat Malaysia sangat bergantung pada tenaga kerja asal Indonesia. Karena tenaga kerja Indonesia dianggap lebih bisa bernegosiasi masalah upah, dibandingkan tenaga kerja asal negara lain, seperti Thailand dan Filipina. "Yang mau negosiasi upah dibawah standar ya cuma Indonesia," ujar Wahyu dalam diskusi 'Nasib TKI dan Diplomasi Setengah Hati' di resto Warung Daun, Sabtu (28/8).
Kalau pemerintah berani bertindak tegas, Wahyu yakin pemerintah Malaysia tidak bisa menghindar lagi dari keinginan Indonesia melindungi pekerjanya di Malaysia. Keyakinan itu berdasarkan pengalaman ketika 2002-2005, pemerintah sempat mendeportasi pekerja di Malaysia. Akibatnya, peringkat negara itu dalam menghasilkan kelapa sawit dan kakao turun drastis. "Dari situ kan terbaca betapa mereka membutuhkan kita."
Dalam diskusi yang sama, Abdul Malik Harahap, Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjelaskan, Malaysia paham posisi Indonesia dan tahu kelemahan kita. "Meskipun pemerintah memberlakukan moratorium (penghentian sementara), pengiriman tenaga kerja ilegal semakin marak ke Malaysia," katanya.
Soal MOU, kata Abdul, tekanan dunia internasional juga banyak yang memojokkan Malaysia karena bisa dianggap melakukan trafficking.
MUTIA RESTY
