TEMPO Interaktif, Jakarta:Pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid yang mengatakan Wakil Presiden Megawati tidak mampu untuk diajak berkompromi dalam pembagian kekuasaan akan memperparah ketegangan antara keduanya. Dampak terburuk yang mungkin terjadi adalah Presiden mundur secara inkonstitusional. Perkiraan ini disampaikan pengamat politik Fachry Ali seusai acara seminar bertajuk “Arah dan strategi Pemulihan Krisis” di Ballroom Hotel Regent, Jakarta, Selasa (3/4).

Meski demikian, Fachry menilai pernyataan Presiden Wahid cukup tegas karena telah menarik garis demarkasi yang jelas dengan PDI-P, “kalau Gus Dur memang mengatakan hal itu, berarti cukup berani.”Artinya, papar Fachry, ada garis demarkasi yang jelas antara dia dan PDI-P.

Implikasi politik atas pernyataan Gus Dur, menurut Fachry akan berdampak luas. Saat ini kelompok opisisi yang mengandalkan Ketua Umum PDI-P Megawati untuk menggantikan Gus Dur akan terdorong untuk melakukan konsolidasi baru.”Oposisi akan melakukan konsolidasi emosional dengan PDI-P yang berakibat ketegangan politik semakin meningkat” tandas dia.

Fachry masih meragukan kalkulasi politik yang digunakan Presiden Wahid melalui pernyataan tersebut. “Saya tidak tahu kalkulasi politik apa yang digunakan Gus Dur, ” katanya. Ia menilai kompromi politik kekuasaan di kabinet adalah melalui perekrutan menteri-menteri baru dari kelompok politik lain khususnya kelompok oposisi yang juga memenangkan kursi di parlemen. Tetapi, di sisi lain, pembagian kekuasaan yang radikal bakal ditolak Presiden.

Fachry memperkirakan pernyataan Presiden tersebut bakal mempersempit kompromi politik yang telah bergulir. Terutama PDI-P yang sudah terlalu banyak bersabar untuk berpegang pada konstitusi. “Pernyataan Gus Dur tesebut akan memancing ketidaksabaran PDI-P untuk menggantikan Presiden secara inkonstitusional. Dampak paling buruknya, nilai Fachry, Presiden Wahid akan mundur dari kursi kepresidenan atas kekecewaan PDI-P. (Eduardus Karel Dewanto)