Bank Mandiri dan Tim Pembebasan Tanah Diminta Bertanggung Jawab

Reporter

Editor

Minggu, 8 Agustus 2010 18:16 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah meminta Bank Mandiri dan tim pembebasan tanah proyek tol Semarang-Solo tidak cuci tangan dalam kasus hilangnya uang milik 99 warga Jatirunggo senilai Rp 13,5 miliar.

"Mereka harus tetap bertanggung jawab," ujar Alfasadun, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jawa Tengah, Ahad (8/8).

Alfasadun memperkirakan warga Jatirunggo tidak akan dirugikan jika proses pencairan dana tersebut tidak hanya mengandalkan data administrasi, tapi juga disertai kehati-hatian dengan melakukan konfirmasi secara sampling atau keseluruhan kepada para nasabah.

Menurutnya, konfirmasi merupakan prosedur standar yang biasa dilakukan oleh bank bila menyangkut dana besar apalagi berkaitan dengan orang banyak. "Sangat tidak wajar, bank melakukan transfer dana dalam jumlah yang cukup besar tanpa melakukan konfirmasi kepada pemiliknya, serta tidak melakukan cek dan ricek.

Alfasadun mencontohkan mestinya Bank Mandiri bertanya: apakah mungkin semua nasabah mencairkan dananya dalam waktu bersamaan? Apakah pihak bank sudah berpikir, buku tabungan yang baru terisi dan belum sempat dicetak saldonya, beberapa saat kemudian dipindahbukukan oleh dua orang atas nama surat kuasa, sebagai suatu transaksi wajar?

"Bila terjadi demikian, untuk apa pihak Bank memberi buku tabungan, bukankah lebih baik mereka dibayar tunai dengan disaksikan oleh para pejabat yang berwenang, daripada ada buku tabungan yang hanya sekedar tempat berlalu saja?" kata Alfasadun.

Alfasadun menilai prosedur pemindahbukuan yang dilakukan oleh Bank Mandiri khusus 99 nasabah warga Jatirunggo belum 100 persen kuat secara hukum. "Kalau hanya dengan surat kuasa maka itu baru setengah benar. Sebab prosedur yang setengah lagi adalah konfirmasi kepada pemilik dana tidak dilakukan," kata politisi PPP ini. Fraksi PPP meminta kepada aparat berwenang untuk memeriksa pejabat bank yang berwenang.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Wahyudin Noor Ali menyatakan para calo tanah juga harus dimintai keterangan dalam persoalan ini. Alasannya, seorang calo berani membeli lahan karena tahu akan digunakan sebagai lahan pengganti. Itu artinya calo itu tahu tentang tata kota dan perencanaannya. "Ini juga harus diusut, dari mana dia mendapat data tersebut,” ujar Wahyudin.

DPRD juga berpendapat bahwa Tim Pembebasan Tanah jalan tol Semarang-Solo juga harus bertanggung jawab. Sebab, mereka tidak melakukan sosialisasi harga sebagaimana mestinya. Alfasadun menengarai adanya pemain informal yang masuk ke lapangan seakan-akan bertindak sebagai petugas resmi.
Seharusnya, tim pembebasan tanah mencegah beroperasinya makelar dalam pembebasan lahan di Jatirunggo. Atas dasar itu, Alfasadun mendesak agar Ketua Tim Pembebasan Tanah Suyoto diganti.

Komisi D DPRD Jawa Tengah akan memanggil semua pihak yang terkait dalam proses pembayaran pengganti lahan hutan di Jatirunggo pada pekan ini. "Kami akan mengklarifikasi persoalan itu agar nanti bisa dicari solusinya," kata Ketua Komisi D DPRD Rukma Setia Budi. Pihak yang dimintai keterangan antara lain Bank Mandiri, Tim Pembebasan Tanah, Dinas Bina Marga, Dinas Kehutanan, Perhutani, kepala desa, serta warga Jatirunggo.

Wakil Presiden Bank Mandiri Regional VII Semarang Arnold bersikukuh proses transaksi nasabah warga Jatirunggo sudah sesuai prosedur. "Datanya valid sehingga kami berani transaksi sesuai permintaan nasabah," kata dia. Jika ada yang mempersoalkan, kata Arnold, Bank Mandiri tetap akan mempertanggungjawabkan. "Kami akan terbuka dan akomodatif," ujarnya.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

21 jam lalu

Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan untuk IKN Tidak Terburu-buru dan Melanggar HAM: Semua Diganti

Pemerintah akan menggusur warga di area 2.086 hektare lahan untuk proyek IKN. Ganti rugi dan tempat relokasi disiapkan.

Baca Selengkapnya

Diduga Menyerobot Lahan Warga di Paser Kaltim untuk Tambang Batu Bara, Ini Kata PT JTN

4 hari lalu

Diduga Menyerobot Lahan Warga di Paser Kaltim untuk Tambang Batu Bara, Ini Kata PT JTN

PT JTN diduga menyerobot lahan warga di Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur untuk tambang batu bara.

Baca Selengkapnya

Said Didu Kritik PSN PIK 2 Bebaskan Lahan Sembunyi-sembunyi, Respons Agung Sedayu Group?

11 hari lalu

Said Didu Kritik PSN PIK 2 Bebaskan Lahan Sembunyi-sembunyi, Respons Agung Sedayu Group?

Said Didu mengkritik pembebasan lahan dalam pengembangan kawasan mega Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK 2).

Baca Selengkapnya

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

15 hari lalu

Masih Ada 2.086 Hektare Lahan Bermasalah di IKN, Basuki Hadimuljono: Pasti Clear

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal 2.086 hektare lahan di IKN yang masih bermasalah.

Baca Selengkapnya

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

16 hari lalu

Wali Kota Depok Bicara Pembebasan Lahan Warga Terdampak Banjir Kali Pesanggrahan

Bila anggaran mencukupi, Pemkot Depok akan melakukan pembebasan lahan warga terdampak banjir menggunakan anggaran belanja tambahan (ABT).

Baca Selengkapnya

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

23 hari lalu

Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur

AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Baca Selengkapnya

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

23 hari lalu

AHY: Sesuai Arahan Jokowi, Tak Boleh Ada Korban dalam Pembebasan Tanah di IKN

Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan pesan Presiden Jokowi mengenai pembebasan lahan di IKN yang tidak boleh menimbulkan korban.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

55 hari lalu

Ombudsman Minta OIKN Hati-hati di Pembebasan Lahan Warga Kawasan IKN

Ombudsman meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) hati-hati dalam pembebasan lahan warga di kawasan IKN.

Baca Selengkapnya

Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

17 Maret 2024

Kebun Pisang Dilewati Proyek Jalan Tol IKN, Warga Mengaku Dibayar Rp 25 Ribu per Rumpun

Suhar, warga Desa Pemaluan, Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur, bercerita soal kebun pisangnya yang terdampak proyek tol di IKN

Baca Selengkapnya