TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta dana otonomi khusus untuk Papua di audit. Audit dinilai penting karena pembangunan di Papua tidak bergerak.
"Biaya pembangunan per kapita dari 33 provinsi yang paling tinggi adalah Provinsi Papua, baru Aceh, baru yang lain-lain. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan, kita harus tahu mengapa," katanya di Kantor Presiden, Kamis (29/07).
Audit, kata Presiden, untuk mencari mana yang tidak pas, manajemennya atau penganggarannya. Selain itu pengawasan dan efisiensi juga perlu diudit ulang.
Selain agar akuntabel, Presiden melanjutkan, audit juga penting agar semua pihak tak saling menyalahkan. "Supaya tidak menjadi bulan-bulanan LSM dalam dan luar negeri," katanya.
Pemerintah, kata Presiden, telah mengubah kebijakan di Papua dari semula security approach menjadi prosperity approach. "Sejalan dengan sejalan mengalirnya dana-dana," katanya.
Dwi Riyanto Agustiar
