Hari Ini Penentuan Sengketa Pilkada 5 Kabupaten

Reporter

Editor

Senin, 26 Juli 2010 09:26 WIB

Front Masyarakat Gowa berunjukrasa terkait ijazah palsu melibatkan calon Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpoyang. TEMPO/Fahmi Ali

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sidang sengketa pemilihan bupati yang diajukan lima kabupaten hari ini. Kelima kabupaten itu adalah Kabupaten Selayar, Maros, Pangkep, Luwu Timur, dan Gowa.

Panitera Mahkamah Konstitusi, Zainal Arifin, mengatakan sidang sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) lima kabupaten itu adalah putusan final, bukan putusan sela. Menurut dia, sidang pleno putusan itu akan menentukan pemenang pemilihan. "Tapi putusannya, kami belum tahu. Lihat saja nanti," ujar Zainal.

Beberapa calon pasangan bupati di Sulawesi Selatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pasca-penetapan pemenang pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada 2 Juli lalu.

Mereka umumnya keberatan atas keputusan KPU perihal penetapan pemenang pemilihan. Mereka mengajukan gugatan tiga hari setelah penetapan pada 5-7 Juli lalu. Menurut undang-undang, sengketa pemilihan diputus dalam waktu 14 hari sejak pengajuan keberatan.

Irwan Muin, pengacara tiga pasangan calon Bupati Luwu Timur, yang mengajukan gugatan, memprotes rencana putusan itu. Sebab, dalam sidang terakhir pada 20 Juli lalu, majelis hakim konstitusi baru memerintahkan pengajuan saksi. "Kok ini sudah diputus?" ujarnya. "Ini praktek persidangan yang tidak berkepastian hukum karena tanpa tahapan."

Advertising
Advertising

Namun Zainal menyatakan masa waktu 14 hari adalah waktu maksimal. "Waktu 14 hari itu dihitung sejak registrasi gugatan." Adapun Mappinawang, pengacara KPU Luwu Timur dan 4 kabupaten lainnya, mengatakan hari ini dilakukan putusan sela. "Ini untuk menentukan dilanjutkan atau tidaknya sidang," katanya.

Pemilihan kepala daerah di Sulawsi Selatan pada 23 Juni lalu berlangsung serentak di 10 kabupaten. Delapan kabupaten di antaranya berbuntut gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan sisanya, Bulukumba dan Luwu Utara, melangsungkan pemilihan putaran kedua.

KISAH GUGATAN ITU

Mahkamah Konstitusi hari ini memutus sidang sengketa pemilihan bupati di lima kabupaten. Sidang perdana baru digelar pekan lalu. Agenda sidang baru memasuki tahap kedua dan belum dilakukan pemeriksaan saksi.


Kabupaten Barru

Penggugat: Pasangan calon H M. Malkan Amin-H M. Sofyan
Materi Gugatan: KPU menetapkan pasangan Andi Idris Syukur-Anwar Aksa sebagai pemenang dan daftar pemilih tetap.
Sidang Terakhir: Pemeriksaan perbaikan berkas dan tanggapan pihak KPU (23 Juli 2010).

B. Kabupaten Maros
Penggugat: Pasangan calon Nur Hasan-H A. Karim Saleh dan Muh. Asdar-H Muh. Rijal Assagaf.
Materi Gugatan: KPU menetapkan pasangan Hatta Rahman dan Harmil Mattotorang sebagai pemenang.
Sidang Terakhir: Tanggapan KPU (20 Juli 2010).

Kabupaten Pangkep
Penggugat: Pasangan Andi Baso Amrullah-H A. Kemal Burhanuddin dan Taufik Fachruddin-Hj Nurul Jaman
Materi Gugatan: KPU menetapkan pasangan Syamsuddin Hamid dan Abdul Rahman Assagaf sebagai pemenang.
Sidang Terakhir: Tanggapan KPU (20 Juli 2010).

Kabupaten Luwu Timur
Penggugat: Pasangan H M. Nurhusain dan H Abd. Majid Tahir
Materi Gugatan: KPU menetapkan pasangan Hatta Marakarma dan Thoriq Husler sebagai pemenang dan KPU tidak menerbitkan surat rekapitulasi hasil penghitungan suara, tapi hanya berita acara.
Sidang Terakhir: Tanggapan KPU (20 Juli 2010).

Kabupaten Gowa

Pemohon: Pasangan Andi Maddusila Andi Idjo dan Djamaluddin Rustam
Gugatan: KPU menetapkan pasangan Ichsan Yasin Limpo-Abdul Razak Badjidu dan ijazah palsu calon lain.
Pemeriksaan Terakhir: Pemeriksaan saksi (23 Juli 2010).

SAHRUL

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya