Howard Dukung Otonomi Khusus Aceh dan Papua

Reporter

Editor

Selasa, 22 Juli 2003 14:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:PM Australia, John Howard, menyatakan mendukung otonomi khusus Aceh dan Papua. Howard, dalam jumpa pers bersama Presiden Megawati Sukarnoputri, di Istana Merdeka, Rabu (6/2), memberikan dukungan, “karena kami mendukung persatuan dan kesatuan [Indonesia].” Hubungan Australia dan Indonesia memburuk setelah Australia dipandang ikut campur dalam masalah Timor Timur pada 1999. Belakangan, Australia berusaha mendekati Indonesia karena para imigran gelap asal Timur Tengah banyak yang menjadikan Indonesia sebagai batu loncatan. Howard mengatakan Australia memberi lima kapal patroli kepada TNI untuk mengatasi penyelundupan manusia yang sering menjadi kerikil hubungan kedua negara itu. Ia kembali mengatakan, “Namun begitu masalah penyelundupan manusia ini bukanlah semata antara Indonesia–Australia, tetapi wilayah regional.” Dalam kunjungan ke Indonesia, Howard dijadwalkan ke Yogyakarta dan Bali. Di Yogya, Howard akan ke Candi Borobudur dan Universitas Gadjah Mada. (Dede Ariwibowo-Tempo News Room)

Berita terkait

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

4 menit lalu

Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

Presiden Jokowi juga akan meresmikan Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin.

Baca Selengkapnya

Pengajuan UKT Mahasiswa Baru UI Dimulai Hari ini, Simak Jadwal, Prosedur, dan Berkasnya

8 menit lalu

Pengajuan UKT Mahasiswa Baru UI Dimulai Hari ini, Simak Jadwal, Prosedur, dan Berkasnya

Berikut prosedur, jadwal, dan berkas yang harus disiapkan oleh mahasiswa baru untuk menentukan besaran UKT di UI, tahun ini.

Baca Selengkapnya

Mengapa Penderita Kolesterol Sebaiknya Menghindari Masakan Bersantan?

9 menit lalu

Mengapa Penderita Kolesterol Sebaiknya Menghindari Masakan Bersantan?

Saalah satu yang wajib dihindari penderita kolesterol adalah makanan bersantan. Kenapa?

Baca Selengkapnya

Kejaksaan Agung Panggil 5 Orang Saksi Kasus Korupsi Timah

12 menit lalu

Kejaksaan Agung Panggil 5 Orang Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejaksaan agung memanggil lima orang saksi terkait kasus korupsi IUP di PT Timah Tbk.

Baca Selengkapnya

Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

12 menit lalu

Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?

Baca Selengkapnya

Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

14 menit lalu

Eko Patrio Diusulkan Menjadi Menteri oleh PAN, Tanggapan Gibran hingga Rekam Jejak

PAN sedang menyiapkan komedian Eko Patrio untuk mendapat posisi menteri dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Catat Ini Penempatan Hotel Jemaah Haji Indonesia di Makkah dan Madinah

30 menit lalu

Catat Ini Penempatan Hotel Jemaah Haji Indonesia di Makkah dan Madinah

Penempatan akomodasi jemaah haji Indonesia di Madinah berada pada wilayah Markaziyah Syimaliyah, Markaziyah Gharbiyah, dan Markaziyah Janubiyah.

Baca Selengkapnya

Waskita Karya jadi Anak Usaha Hutama Karya per September 2024, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

31 menit lalu

Waskita Karya jadi Anak Usaha Hutama Karya per September 2024, Begini Penjelasan Stafsus Erick Thohir

Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga berharap konsolidasi PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dengan PT Hutama Karya (HK) akan rampung per September 2024.

Baca Selengkapnya

Bukan Bata, Ini Kisah Pilu Bung Hatta Gagal Dapatkan Sepatu Merek Ini hingga Meninggal

34 menit lalu

Bukan Bata, Ini Kisah Pilu Bung Hatta Gagal Dapatkan Sepatu Merek Ini hingga Meninggal

Bung Hatta sejak lama mengidamkan sepatu merek Bally. Namun, keinginannya tersebut tidak pernah terealisasi sampai ia meninggal.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

39 menit lalu

Amnesty International Indonesia Desak Polisi Bebaskan Pelajar Nabire yang Ditangkap Usai Perayaan Kelulusan

Amnesty International Indonesia juga mendesak pemerintah, untuk memastikan hak-hak dasar seluruh individu di Tanah Papua.

Baca Selengkapnya