Dewan Jawa Tengah Desak Sekolah Berlabel Internasional Dievaluasi

Reporter

Editor

Sabtu, 10 Juli 2010 11:45 WIB

TEMPO Interaktif, Semarang - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah meminta Kementerian Pendidikan Nasional segera mengevaluasi secara menyeluruh keberadaan sekolah yang berlabel Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sebab, dengan alasan berlabel sekolah Internasional maka para pengelola sekolah bisa dengan bebas memungut biaya kepada orang tua siswa secara membabibuta.

"Akibatnya, saat ini muncul sinisme masyarakat dengan memelesetkan RSBI dari sekolah rintisan bertaraf internasional menjadi rintisan sekolah bertarif internasional," kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, Messy Widiastuti, Sabtu (10/7).

Anggota Komisi E (Bidang Pendidikan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah ini menyatakan adanya Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) terutama untuk tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas itu telah membuat biaya pendidikan menjadi sangat mahal. Ada sekolah SMP di Kota Semarang yang memungut biaya masuk ke para siswa hingga Rp 5 juta hingga Rp 10 juta per siswa.

Messy meminta Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya segera melakukan evaluasi tidak hanya terhadap besarnya biaya RSBI yang dibebankan kepada siswa namun juga terhadap keberadaan dan kelayakan sekolah berlabel RSBI.

Dinas Pendidikan harus konsisten memberikan penilaian seberapa banyak sekolah RSBI yang sesungguhnya memaksakan diri untuk berstatus RSBI. Dimana label itu hanya digunakan untuk landasan yuridis bisa memungut biaya kepada para siswanya. "Dinas pendidikan juga tidak perlu sungkan untuk mengembalikan ke status sebelumnya," kata Messy.

Anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah Lilik Haryanto menyatakan sektor pendidikan yang mendapatkan alokasi dana paling besar seharusnya bisa terus menggalakan program sekolah gratis yang kini kian meredup. "Sangat ironis saat ini tiap masuk ajaran baru justru para orang tua diberatkan dengan berbagai macam pungutan yang kurang masuk akal, baik sekolah negeri maupun swasta," kata Lilik.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

9 September 2013

Komnas Anak: Kuesioner Kelamin Langgar Privasi

Dia mempertanyakan manfaat survei berisi grafik ukuran kelamin laki-laki dan perempuan itu.

Baca Selengkapnya

Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

7 September 2013

Kuesioner Bagian dari Periksa Kesehatan Reproduksi  

Kuesioner gambar alat kelamin menjadi bagian pemeriksaan kesehatan untuk siswa SMP dan SMA terkait kesehatan reproduksi. Uji coba berlanjut tahun ini.

Baca Selengkapnya

Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

7 September 2013

Kemenkes: Kuesioner Gambar Alat Vital Program UKS

Kuesioner yang memuat alat vital program UKS kerja sama empat kementerian.

Baca Selengkapnya

Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

6 September 2013

Kuesioner Ukuran Kelamin Siswa Ditarik di Sabang

Kuesioner bergambar kelamin yang sempat beredar di SMP Negeri 1 Sabang telah ditarik oleh pihak puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Sabang.

Baca Selengkapnya

Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

6 September 2013

Kuesioner Ukur Alat Kelamin Siswa Salah Kaprah  

Perbedaan interpretasi timbul lantaran kurangnya pemahaman dinas kesehatan di beberapa daerah tentang kesehatan reproduksi.

Baca Selengkapnya

KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

6 September 2013

KPAI Minta Kuisioner Ukur Kelamin Siswa Ditarik  

Gambar, foto, atau sketsa organ kelamin tanpa penjelasan memadai dianggap bisa mengarah kepada pornografi.

Baca Selengkapnya

Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

6 September 2013

Kuisioner Kelamin di Aceh Disorot Media Asing

AFP, Straitstimes Singapura, The Standar Hong Kong menulis soal kuisioner yang mencantumkan gambar alat kelamin.

Baca Selengkapnya

Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

5 September 2013

Kuisioner Gambar Kelamin di Aceh Sesuai Program

Seharusnya kuesioner gambar kelamin tidak dibagi dan tidak boleh dibawa pulang karena bersifat rahasia.

Baca Selengkapnya

Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

5 September 2013

Ukur Kelamin Siswa, Sekolah Tuding Dinas Kesehatan  

SMP Negeri 1 Sabang merasa tercoreng dan kecewa dengan pihak dinas kesehatan. 'Lembaran itu dibagikan oleh petugas puskesmas dan dinas kesehatan.'

Baca Selengkapnya

Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

4 September 2013

Data Ukuran Kelamin Siswa Akan Direkap Dinkes

Dinas Kesehatan Kota Sabang mengatakan data tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi kesehatan reproduksi remaja di Kota Sabang.

Baca Selengkapnya