Kota Makassar Luncurkan Situs Kritik Pembangunan  

Reporter

Editor

Kamis, 8 Juli 2010 19:22 WIB

Situs kritik. www.sulawesibudgetinfo.org

Tempo Interaktif, Makassar - Pemerintah Kota Makassar meluncurkan situs berisi tentang pusat data dan informasi anggaran, pusat belanja anggaran, dan pusat advokasi anggaran. Informasi tersebut dapat diakses melalui www.sulawesibudgetinfo.org.

Dalam situs ini, masyarakat dapat melihat kebijakan anggaran di semua satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Kota Makassar. Menurut Direktur Eksekutif Swadaya Mitra Bangsa, Abdul Asis Paturungi, situs ini merupakan salah satu pola komunikasi dan interaksi warga dengan pelaku pembangunan.

“Sikap kritis warga dalam proses pelaksanaan pembangunan khususnya dalam kerangka perencanaan dan penganggaran, merupakan bagian terpenting dalam upaya membangun masyarakat sipil yang kuat,” ujar dia.

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin mengatakan saat ini Kota Makassar tengah mengalami pertumbuhan ekonomi cukup memadai. Selain pusat distribusi, Kota Makassar juga menjadi pusat akumulasi barang, pendidikan, serta pusat informasi.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ini, diperlukan pemerintahan yang baik, adanya kepastian hukum dan tranparansi kebijakan. “Keterbukaan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih serta salah satu faktor utama dalam menjadikan Kota Makassar sebagai kota dunia” ujar Ilham.

Kota Makassar dinilai tengah bergerak menuju kota yang bermartabat dan berstandar internasional. Kota Makassar dipilih sebagai pusat laboratorium percepatan penaggulangan kemiskinan untuk kawasan Indonesia Timur.

Advertising
Advertising

SUKMAWATI

Berita terkait

Strategi KPPOD Kawal Perbaikan Kebijakan

28 Desember 2021

Strategi KPPOD Kawal Perbaikan Kebijakan

KPPOD berfokus pada tata kelola ekonomi daerah. Upaya melakukan perbaikan pada hasil kebijakan pemerintah dijalankan dengan strategi formal dan informal.

Baca Selengkapnya

KPPOD Ungkap Sejumlah Klausul di UU HKPD yang Berpotensi Ganggu Iklim Investasi

13 Desember 2021

KPPOD Ungkap Sejumlah Klausul di UU HKPD yang Berpotensi Ganggu Iklim Investasi

Beberapa klausul UU HKPD dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi

Baca Selengkapnya

Kasus Bupati Probolinggo, KPPOD: karena Ada Celah di UU ASN

2 September 2021

Kasus Bupati Probolinggo, KPPOD: karena Ada Celah di UU ASN

Herman Nurcahyadi Suparman mengatakan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan jual beli jabatan

Baca Selengkapnya

Usul KPPOD, Omnibus Law Melarang Persyaratan Baru dalam Perizinan

15 Desember 2019

Usul KPPOD, Omnibus Law Melarang Persyaratan Baru dalam Perizinan

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) memberi empat rekomendasi terkait Undang-Undang Omnibus Law

Baca Selengkapnya

Tolak IMB Dihapus, KPPOD: 90 Persen Daerah Belum Punya RDTR

15 Desember 2019

Tolak IMB Dihapus, KPPOD: 90 Persen Daerah Belum Punya RDTR

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mengkritik rencana pemerintah yang ingin menghapus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Baca Selengkapnya

Dana Otsus Papua Bisa Dilanjutkan, Asal...

11 September 2019

Dana Otsus Papua Bisa Dilanjutkan, Asal...

Pemerintah dinilai bisa melanjutkan pemberian dana otsus untuk Papua dan Papua Barat, asal ada pertanggungjawaban.

Baca Selengkapnya

KPPOD Temukan 3 Permasalahan dalam Penerapan OSS

11 September 2019

KPPOD Temukan 3 Permasalahan dalam Penerapan OSS

Peneliti KPPOD Boedi Rheza mengatakan, semenjak diresmikan sejak Juli 2018 lalu, pihaknya menemukan tiga permalasahan dalam mengimplementasikan OSS

Baca Selengkapnya

Saham Freeport untuk Masyarakat Papua Disarankan Dikelola Khusus  

11 Maret 2017

Saham Freeport untuk Masyarakat Papua Disarankan Dikelola Khusus  

Pemerintah harus menyiapkan lembaga khusus yang nantinya akan memantau dan mengelola jatah suku-suku di Papua.

Baca Selengkapnya

Kota Pontianak Juara Pertama Tata Kelola Ekonomi Daerah

31 Januari 2017

Kota Pontianak Juara Pertama Tata Kelola Ekonomi Daerah

Kota Pontianak di peringkat teratas, sedangkan Kota Medan berada di peringkat terendah dari 32 ibu kota provinsi yang disurvei KPPOD.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Pusat Gencar Deregulasi, Daerah Belum Ikuti

28 Februari 2016

Pemerintah Pusat Gencar Deregulasi, Daerah Belum Ikuti

Di daerah, banyak prosedur yang harus diurus, sekadar untuk mendaftarkan usaha.

Baca Selengkapnya