TEMPO Interaktif, Malang - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) Jawa Timur mendesak Kementerian Pendidikan Nasional untuk mengevaluasi kembali penambahan kuota mahasiswa baru perguruan tinggi negeri (PTN).
Desakan ini disampaikan karena penambahan kuota PTN telah merugikan perguruan tinggi swasta (PTS). "PTS tak dapat mahasiswa," kata Ketua Aptisi Jawa Timur Suko Wiyono di Malang, Rabu (7/7).
Dalam lima tahun terakhir, sejumlah PTS di Jawa Timur kekurangan mahasiswa. Akibatnya, selain ada yang tutup juga banyak yang merger dan beralih program studi. Suko mencontohkan PTS yang tutup antara lain Institut Pertanian Malang (IPM) dan PTS yang beralih program studi adalah Institut Teknologi Palapa (ITP) yang kini menjadi Akademi Kebidanan (Akbid) dan Akademi Perawat (Akper).
Menurut Suko yang juga menjabat sebagai Rektor Universitas Wisnu Wardhana (Unidha) Malang ini, penambahan kuota di sejumlah PTN juga mengakibatkan sistem pembelajaran menjadi tidak ideal.
Hal ini mengakibatkan kualitas pendidikan menjadi rendah karena dosen yang mengajar tidak bisa maksimal dan mahasiswa juga akan terganggu konsentrasi belajarnya. "Satu dosen di setiap program studi maksimal diikuti oleh 30 mahasiswa. Sekarang satu dosen mengajar lebih dari 40 mahasiswa," tuturnya.
Adanya kuota penambahan mahasiswa baru membuat sejumlah PTN menambah kuota penerimaan mahasiswa baru. Universitas Brawijaya (UB) Malang menambah sebanyak 4.108 kursi. Pada tahun lalu, kuota di UB sebanyak 8.500 kursi. Namun pada 2010 ini, jumlah kursi yang disiapkan menjadi 12.608 kursi.
Kepala Humas Universitas Islam Malang (Unisma) Noor Sodiq Askandar mengatakan penambahan kuota di sejumlah PTN sangat berpengaruh bagi PTS. Dari kuota 1.750 yang disediakan Unisma pada 2009 lalu, hanya terisi 1.700-an kursi.
Mahasiswa tersebut dibagi dalam 10 fakultas, yakni Fakultas Hukum, Ekonomi, Pendidikan Agama Islam, Pertanian, Kedokteran, Peternakan, Ilmu Administrasi dan Kependidikan. "Tanpa ada penambahan kuota, PTS sudah kesulitan mencari mahasiswa baru."
BIBIN BINTARIADI
