Kasad Minta Prajurit Tak Ikut Komentar Soal Hak Pilih TNI

Reporter

Editor

Senin, 28 Juni 2010 10:14 WIB

KSAD Jenderal TNI George Toisutta memeriksa pasukan saat acara sertijab di Markas Kopasus, Cijantung, Jakarta, (4/12). TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, BALIKPAPAN - Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal George Toisutta memerintahkan seluruh prajuritnya untuk tidak mengkomentari wacana hak pilih anggota TNI. Dia menyerahkan seluruh kebijakan sehuhubungan politik prajurit pada pimpinan TNI.

“Sudah ada pimpinan yang komentar sehingga tidak boleh lagi Angkatan Darat berkomentar masalah itu. Semuanya kami serahkan pada pimpinan,” kata Jendral George Toisutta saat ditemui di Balikpapan, Senin (28/6).


Seluruh prajurit Angkatan Darat, kata George akan melaksanakan seluruh kebijakan sudah ditetapkan pimpinan TNI serta pemerintah. Dia sendiri menolak memberikan pernyataan soal hak piluh anggota TNI pada Pemilu 2014.


“Kan tidak boleh, pimpinan sudah berkomentar dan kemudian yang lain ikut berkomentar juga. Tidak boleh seperti itu,” paparnya.

Seluruh jajaran militer Angkatan Darat, kata George tidak boleh berpolemik dengan menanggapi wacana TNI berpolitik. Ini dikhawatirkan akan mengganggu kekompakan antara sesame prajurit Angkatan Darat.“Tidak boleh itu, masing masing memberikan komentarnya. Cukup satu dari pimpinan,” ujarnya. .

Advertising
Advertising


SG WIBISONO

Berita terkait

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.

Baca Selengkapnya

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.

Baca Selengkapnya

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.

Baca Selengkapnya

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.

Baca Selengkapnya

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.

Baca Selengkapnya

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.

Baca Selengkapnya

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.

Baca Selengkapnya