TEMPO Interaktif, Semarang - Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo dengan tegas menolak usulan pemberian hak pilih prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pemilihan umum. "Kalau saya, TNI tidak usah milih. Tegas, jangan dibawa kesana kemari karena tentara alat negara," ujarnya usai salat Jumat di kantornya.

Mantan Panglima Kodam IV Diponegoro ini menambahkan, sampai kapan pun TNI harus netral. "Bahkan sampai kiamat," katanya.

Bibit berpendapat politik tentara adalah politik negara, sehingga tidak ada yang dibawa kesana kemari. Ia meminta agar semua pihak tidak mengikuti usulan yang tidak benar. "Jangan ikuti orang yang ga bener," ujar Mantan Pangkostrad ini.

Menyinggung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah menyetujui pemberian hak pilih TNI, Bibit menyatakan hal itu tidak ada kaitannya dengan Presiden.

Bibit khawatir jika tentara diberi hak pilih maka perpecahan negara akan terjadi. Ia mencontohkan jika dirinya yang menjadi gubernur masuk PDIP, sedangkan wakil gubernur masuk Demokrat, selanjutnya asisten gubernur masuk Golkar, maka kebijakan pemerintah tidak akan bisa berjalan dengan baik.

"Bayangkan saja, seumpama sekarang rapat, tapi pada ga bisa karena masing-masing ada rapat bersama dengan partainya masing-masing," kata Bibit.

Sebelumnya, Presiden Yudhoyono saat bersilaturahmi dengan wartawan di Istana Cipanas, Cianjur, pekan lalu menyatakan persetujuannya dengan wacana pemberian hak pilih prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam pemilihan umum.

Menurut Presiden, hak hak pilih kepada militer bisa diberikan asalkan kekhawatiran adanya ketidakkompakan di tubuh TNI jika diberi hak pilih, sudah bisa dihindari. Presiden mengakui, di waktu lampau, ada kekhawatiran jika prajurit TNI ikut memilih, akan terjadi pengkotak-kotakan atau perpecahan di tubuh militer.

ROFIUDDIN