TEMPO Interaktif, Serang -Polemik seputar hak pilih anggota Tentara Nasional Indonesia ditanggapi Panglima Kodam Jakarta Raya Mayor Jenderal Darpita Pudyastungkoro. Menurut dia, wacana pemberian hak pilih kepada anggota TNI sebaiknya dikaji secara mendalam agar tidak ada dampak negatif di kemudian hari.

“Sebagai warga negara kita harus taat pada aturan dan mengikuti sebuah keputusan. Ini harus dikaji matang-matang,” kata Darpita, usai bersilaturahmi kepada Gubernur Banten.Ratu Atut Chosiyah, Rabu (23/6).

Pangdam yang didampingi Danrem 052 Wijayakrama Kol (Inf) Samsul Hutabarat dan Danrem 064 Maulana Yusuf Kol (Inf) Endro Warsito serta para perwira tinggi TNI dari Kodam Jaya menyatakan, TNI itu eksistensinya adalah soliditas. “Jangan latah-latahan, jangan gegabah. Karena eksistensi TNI adalah kesolidan,” tegasnya.

Disinggung tentang tingginya kerawanan jika TNI diberikan hak suara, Ia menyatakan konflik bisa saja terjadi. “Ya, kemungkinan dar der dor bisa saja terjadi. Kan namanya juga kemungkinan. Makanya perlu dipikirkan secara matang,” katanya.

Pangdam menyatakan dirinya sengaja datang menemui Gubernur Banten, karena sebagian dari wilayah Banten berada pada pengawasan Pangdam Jaya, yakni wilayah Tangerang. Bahkan di Tangerang lah salah satu obyek vital, yakni Bandara Sukarno Hatta.

“Ini jadi kebanggan, Banten memiliki salah satu obyek vital. Potensi rawannya sangat tinggi, kita harus sering-sering berkoordinasi dan kerjasama yang baik dalam mengamankannya. Karena yang bertugas mengamankan bukan hanya aparat, tapi juga seluruh masyarakat,” katanya.

WASI’UL ULUM