TEMPO Interaktif, Jakarta: Aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta pemulihan hak politik TNI di dasarkan pada prasyarat dan prakondisi yang ketat. "TNI harus memiliki komitmen tinggi untuk membuka ruang akuntabilitas serta transparansi publik," ujar Wakil Koordinator Badan Pekerja Kontras Haris Azhar, hari ini.

Menurut Haris, komitmen itu belum terlihat saat ini. Apalagi kenyataannya, TNI masih menjadi pihak yang menikmati atmosfer impunitas (kekebalan hukum) dengan rekam jejak politik militer sangat gelap baik untuk urusan politik maupun hak asasi manusia.. Selain itu, kata Haris, TNI juga belum mampu membuktikan dirinya bisa bekerjasama dalam penuntasan kasus masa lalu.

Selain itu, kata Haris, tidak ada jaminan dari pemerintah dan TNI untuk tidak memberikan jabatan strategis kepada perwira-perwira TNI yang diduga terlibat dalam kasus pelanggaran hak asazi manusia. Keberadaan bisnis-bisnis ilegal TNI juga sulit disentuh. Begitu juga dengan kebijakan TNI yang menutup diri dari proses akuntabilitas publik dengan menolak pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. "Hal-hal ini merupakan indikator demokratisnya suatu kesatuan militer yang juga perlu diperhatikan," katanya .

RENNY FITRIA SARI