Soal Hak Pilih, Demokrat Pertanyakan Kesiapan TNI

Reporter

Editor

Selasa, 22 Juni 2010 18:13 WIB

TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menilai anggota TNI sudah saatnya diberikan hak pilih dalam Pemilu 2014. Namun demikian Anas mengembalikan hak pilih itu pada kesiapan TNI sendiri.

"Anggota TNI sudah saatnya dipercaya mampu menggunakan hak pilihnya secara matang dan dewasa," kata Anas dalam pesan singkatnya pada wartawan, Selasa (22/6).

Menurut Anas, kedewasaan anggota TNI tergolong tinggi sehingga memungkinkan mereka punya hak pilih. Meski begitu, kata Anas, dalam pembahasan RUU pemilu untuk tahun 2014, pemerintah dan DPR perlu menanyakan dan mengkonfirmasi pada Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan perihal kesiapan penggunaan hak pilih itu. Alasannya, kata dia, yang paham persis jeron TNI adalah para pimpinan dan anggota TNI sendiri.

"Jika memang sudah siap, bisa disepakati untuk dituangkan ke dalam UU Pemilu," katanya. Tetapi jika menurut TNI sendiri belum siap, jelas tidak perlu dipaksakan. "Menunggu sampai tahun 2019 adalah
pilihan yang baik," ujarnya.

Amirullah

Berita terkait

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.

Baca Selengkapnya

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.

Baca Selengkapnya

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.

Baca Selengkapnya

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.

Baca Selengkapnya

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.

Baca Selengkapnya

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.

Baca Selengkapnya

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.

Baca Selengkapnya