TEMPO Interaktif, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Muladi mengatakan TNI belum siap diberi kesempatan berpolitik pada Pemilu 2014.
"Tetapi ini butuh political will yang tidak bisa diserahkan ke proses alamiah. Harus ada sikap di pemerintah. Indonesia butuh solidaritas TNI-Polri untuk mengawal regenerasi total kepempinan di 2014,” kata Muladi seusai pembukaan seminar Ikatan Alumni Lemhannas di Gedung Lemhannas hari ini.
Menurut Muladi akan lebih baik pemberian hak pilih ke TNI ditunda hingga 2019. TNI dan Polri yang memiliki tugas menjaga keamanan negara sangat diperlukan ketika pada 2014 terjadi alih generasi besar-besaran. "Nantinya saya dan angkatan-angkatan saya akan lengser," kata Muladi.
Muladi menegaskan penundaan pemberian hak pilih ini tidak melanggar hak asasi manusia dalam TNI untuk memilih. Apalagi jika alasannya untuk menjaga kesolidan bangsa dalam Pemilu 2014.
Namun, lanjut Muladi, kalau ditanyakan kepada masyarakat atau orang-orang dalam institusi TNI, pasti akan terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat.
