Panglima: Hak Pilih TNI Kewenangan Presiden dan DPR

Reporter

Editor

Selasa, 22 Juni 2010 12:40 WIB

TEMPO/Subekti

TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso enggan mengomentari wacana hak pilih anggota TNI dalam Pemilu pada 2014 nanti. Ia menyerahkan soal hak pilih TNI kepada Presiden dan Parlemen.

"Menjadi kewenangan Presiden dan DPR untuk merumuskan Undang-Undang," katanya usai seminar keamanan nasional di Gedung Lemhannas, Selasa (22/06).

Djoko membantah jika dirinya yang menggulirkan wacana hak pilih TNI. Saat ini, kata Djoko, pihaknya masih mengkaji kemungkinan TNI menggunaan hak pilihnya.

Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan TNI bisa mendapatkan hak pilih selama hak terebut tak membuat TNI terbelah.

DWI RIYANTO AGUSTIAR

Hak Pilih TNI

Berita terkait

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

10 Oktober 2016

Tak Setuju TNI Diberi Hak Politik, Ini Alasan Ryamizard  

Ryamizard mengatakan kondisi saat ini tidak memungkinkan bagi TNI untuk memiliki hak politik.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

10 Oktober 2016

Ini Alasan Menhan Setuju TNI Dikembalikan di MPR

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu tidak setuju jika TNI ikut dalam politik praktis.

Baca Selengkapnya

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

7 Oktober 2016

Hak Politik Tentara, Istana Tak Dukung Panglima TNI

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan TNI harus
netral.

Baca Selengkapnya

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

4 Oktober 2016

Panglima: Tak Punya Hak Politik, TNI seperti Warga Asing  

Menurut Gatot, anggota TNI memang belum siap diberi hak politik untuk menyalurkan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

4 Oktober 2016

Panglima Usul Tentara Bisa Nyoblos, DPR: TNI Harus Netral

Pemberian hak pilih kepada anggota TNI berpotensi memecah belah soliditas TNI.

Baca Selengkapnya

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

21 Mei 2015

Panglima Moeldoko Izinkan Istri Prajurit TNI Berpolitik  

Prajurit TNI tetap dilarang keras terlibat dalam berpolitik praktis.

Baca Selengkapnya

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

9 Juni 2014

Kasus Babinsa, Bawaslu Ingin Panglima TNI Datang

Pertemuan dengan Panglima TNI diharapkan menjadi ajang
koordinasi dan tukar-menukar informasi.

Baca Selengkapnya

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

5 Juni 2014

Intelijen Telusuri Prajurit TNI Tak Netral

Budiman menyatakan belum menemukan indikasi prajurit bersikap tak netral.

Baca Selengkapnya

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

3 Juni 2014

SBY Desak Buku Reformasi TNI-Polri Dirampungkan  

SBY meminta buku sejarah ini segera diselesaikan mumpung pelakunya masih hidup.

Baca Selengkapnya

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

14 Maret 2014

Panglima Janji Tebas Kepala Prajurit Tak Netral  

Ini kedua kalinya Moeldoko menyebut tebas-menebas.

Baca Selengkapnya

Rekomendasi