TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan usulan pemberian hak pilih untuk TNI dikhawatirkan akan membuat stabilitas politik terganggu. Rencana itu, kata dia, masih perlu pertimbangan matang sebelum benar-benar diterapkan.

"Andaikata TNI diberi kebebasan pada saat ini, apakah akan lebih siap dan tidak mudah terprovokasi?" kata Marzuki dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Senin (21/6).

Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat bersilaturahmi dengan wartawan di Istana Cipanas, Cianjur pekan lalu menyatakan persetujuannya dengan wacana pemberian hak pilih prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Presiden, hak hak pilih kepada militer bisa diberikan asalkan kekhawatiran adanya ketidakkompakan di tubuh TNI jika diberi hak pilih, sudah bisa dihindari. Presiden mengakui, di waktu lampau, ada kekhawatiran jika prajurit TNI ikut memilih, akan terjadi pengkotak-kotakan atau perpecahan di tubuh militer. "Apalagi semua punya senjata, lantas dianggap menganggu kekompakan, keutuhan dan bahkan keamanan ketika harus mengamankan pemilu itu," kata SBY.

Meski begitu, ia mengingatkan, saat ini yang menentukan hak pilih TNI pada 2014 adalah undang-undang. Sehingga, hal ini tergantung keputusan pemerintah dan DPR.

Marzuki mengakui, pendapatnya berbeda dengan banyak pihak, termasuk Presiden. Ia beralasan, realita demokrasi pada saat ini, dikhawatirkan TNI justru ikut terpancing. "Maka stabilitas politik justru akan menjadi terganggu," katanya.

Marzuki melanjutkan, pendapat SBY bahwa masyarakat jangan membatasi hak politik adalah tepat. Namun dia menegaskan rencana itu sebelum diterapkan perlu pertimbangan matang.

Amirullah