TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat tengah menelusuri hubungan Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan sejumlah pejabat polisi dengan pengusaha batubara yang tengah bersengketa di Kalimantan Selatan.
Dasar awal penelusuran antara lain berupa dokumen manifes penerbangan Garuda GA 098 dari Cengkareng ke Jeddah, Arab Saudi, 24 Februari. Dalam manifes tertera nama Hendarso dan sejumlah petinggi polisi berangkat satu pesawat dengan Haji Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isma, 33 tahun. Isam adalah kontraktor tambang batubara dengan lahan tambang lebih dari 13 ribu hektare di Kalimantan Selatan.
Kode booking tiket mereka sama: E1FHN. Hendarso, Isam dan sejumlah petinggi polisi ditengarai berangkat umroh bersama. “Kami sedang telusuri,” kata Ketua Komisi Hukum DPR, Benny K. Harman, kepada Tempo pekan lalu, ketika ditanya soal kabar manifes penerbangan mencurigakan itu.
Kuasa hukum Isam, Juanidi, mengatakan keberangkatan kliennya dengan petinggi polisi dalam satu pesawat hanyalah sebuah “Kebetulan.”
Kebetulan atau bukan, saat itu Isam tengah berebut kontrak penambangan batubara dengan sejumlah pengusaha lain di Kalimantan. Di ujung 'perang' yang masuk jalur hukum, para pesaing Isam trjerembab masuk penjara. Mereka antara lain Haji Bachrullah dan Haji Amir Nasarudin.
Haji Bachrullah, pemilik 700 hektare usaha tambang, divonis tiga setengah tahun penjara karena dituding melakukan usaha tambang di hutan lindung. Adapaun Haji Amir Nasarudin, pemegang kuasa pertambangan sekitar 8.000 hektare di lahan eks hutan tanaman industri, divonis empat tahun penjara.
Mei lalu, dipelopori Jahrian, pesaing Haji Isam yang juga tersandung hukum, par apengusaha batubara itu mengadu kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Hukum DPR. Mereka menuding Isam berkolusi dengan aparat penegak hukum untuk menghabisi lawan-lawan bisnisnya. “Ada indikasi korupsi dan makelar kasus dalam rentetan perkara ini,” kata Rizanie Anshari, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Kalimantan, yang rajin mengawal kasus ini.
Tak tanggung-tanggung, telunjuk mereka menuding ke arah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Ketika menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada 2005, Bambang dikenal galak memberantas penambangan liar.
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi, membantah keras jika polisi dituding kongkalikong dalam pemberantasan mafia pembalakan liar dan mafia tambang di Kalimantan Selatan. “Itu rumor semua. Tidak benar,” katanya. Soal kedekatan polisi dengan Haji Isam juga dibantah orang dekat Kapolri. “Tidak mungkin itu,” katanya.
Kepada Tempo, Isam juga membantah keras. “Siapa sih yang bisa mengatur polisi? Tidak ada,” katanya. Namun, soal kedekatan dengan polisi, Isam setengah membenarkan. “Siapa sih pengusaha yang tak mau kenal polisi?”
Wahyu Dhyatmika, S.G. Wibisono, Cheta Nilawaty, Eni S | Jajang
Dasar awal penelusuran antara lain berupa dokumen manifes penerbangan Garuda GA 098 dari Cengkareng ke Jeddah, Arab Saudi, 24 Februari. Dalam manifes tertera nama Hendarso dan sejumlah petinggi polisi berangkat satu pesawat dengan Haji Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isma, 33 tahun. Isam adalah kontraktor tambang batubara dengan lahan tambang lebih dari 13 ribu hektare di Kalimantan Selatan.
Kode booking tiket mereka sama: E1FHN. Hendarso, Isam dan sejumlah petinggi polisi ditengarai berangkat umroh bersama. “Kami sedang telusuri,” kata Ketua Komisi Hukum DPR, Benny K. Harman, kepada Tempo pekan lalu, ketika ditanya soal kabar manifes penerbangan mencurigakan itu.
Kuasa hukum Isam, Juanidi, mengatakan keberangkatan kliennya dengan petinggi polisi dalam satu pesawat hanyalah sebuah “Kebetulan.”
Kebetulan atau bukan, saat itu Isam tengah berebut kontrak penambangan batubara dengan sejumlah pengusaha lain di Kalimantan. Di ujung 'perang' yang masuk jalur hukum, para pesaing Isam trjerembab masuk penjara. Mereka antara lain Haji Bachrullah dan Haji Amir Nasarudin.
Haji Bachrullah, pemilik 700 hektare usaha tambang, divonis tiga setengah tahun penjara karena dituding melakukan usaha tambang di hutan lindung. Adapaun Haji Amir Nasarudin, pemegang kuasa pertambangan sekitar 8.000 hektare di lahan eks hutan tanaman industri, divonis empat tahun penjara.
Mei lalu, dipelopori Jahrian, pesaing Haji Isam yang juga tersandung hukum, par apengusaha batubara itu mengadu kepada Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan Komisi Hukum DPR. Mereka menuding Isam berkolusi dengan aparat penegak hukum untuk menghabisi lawan-lawan bisnisnya. “Ada indikasi korupsi dan makelar kasus dalam rentetan perkara ini,” kata Rizanie Anshari, Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Kalimantan, yang rajin mengawal kasus ini.
Tak tanggung-tanggung, telunjuk mereka menuding ke arah Kepala Kepolisian Jenderal Bambang Hendarso Danuri. Ketika menjadi Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan pada 2005, Bambang dikenal galak memberantas penambangan liar.
Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Jenderal Ito Sumardi, membantah keras jika polisi dituding kongkalikong dalam pemberantasan mafia pembalakan liar dan mafia tambang di Kalimantan Selatan. “Itu rumor semua. Tidak benar,” katanya. Soal kedekatan polisi dengan Haji Isam juga dibantah orang dekat Kapolri. “Tidak mungkin itu,” katanya.
Kepada Tempo, Isam juga membantah keras. “Siapa sih yang bisa mengatur polisi? Tidak ada,” katanya. Namun, soal kedekatan dengan polisi, Isam setengah membenarkan. “Siapa sih pengusaha yang tak mau kenal polisi?”
Wahyu Dhyatmika, S.G. Wibisono, Cheta Nilawaty, Eni S | Jajang
