TEMPO Interaktif, Jakarta:Bekas Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Bambang Widjojanto, khawatir pembatasan perolehan suara 20 persen bagi partai untuk ikut pemilihan Presiden merupakan konspirasi partai-partai besar. Ini upaya (mereka) untuk mendesakkan agar partainya saja yang bisa ikut. Ini membahayakan, kata dia, saat ditemui Tempo News Room, usai menghadiri seminar tentang Hakim Agung, di Jakarta, Rabu (5/2). Pembatasan yang diusulkan oleh pemerintah itu bukan hal yang gampang untuk dicapai. Fakta yang ada menunjukkan bahwa pada Pemilu 1999, partai yang memenuhi kuota 20% perolehan suara sangat sedikit. Apalagi, saat ini perkembangan partai yang ingin berpartisipasi dalam Pemilu semakin banyak. Untuk itu, aktivis di Centre for Electoral Reform --sebuah organisasi yang bergerak di bidang reformasi Pemiluini mengusulkan agar aturan itu diperlunak. Artinya, semua partai bisa mengajukan calon kandidat Presidennya asalkan partai itu telah lolos dari electoral treshold. Dengan semakin banyaknya partai yang mengajukan calon menjadi semakin terbuka pilihan untuk kandidat Presiden. Kalau (pembatasan 20% suara) ini kan jadi terbatas, tandasnya. Di tempat yang sama, Firman Djaya Daeli, anggota Komisi II Fraksi PDIP, membantah sinyalemen tersebut. Partainya sama sekali tidak mencampuri usulan pemerintah tentang masalah tersebut. Lalu, ia mencontohkan kasus adanya perbedaan sikap antara pemerintah yang dipimpin Megawati dengan sikap partainya, yaitu ketika pemerintah mengusulkan Pemilu proporsional terbuka. Saat itu, Kami justru mengusulkan sistem proporsional tertutup, kata Firman. Dalam urusan ini, akhirnya PDIP setuju dengan usulan proporsional terbuka. Ia menegaskan, aturan tersebut tidak ditujukan untuk membatasi partai agar bisa ikut mencalonkan Presiden. Hal itu lebih dilatarbelakangi kenyataan bahwa konstruksi pemerintahan yang dianut sekarang adalah presidensial. Untuk itu, jika Presiden yang terpilih berasal dari partai yang perolehan suaranya signifikan, ia akan lebih mudah menjalankan pemerintahan. Selain kinerjanya akan didukung penuh kabinet, dari sisi parlementer juga akan ada iklim yang lebih kondusif. (Andi Dewanto Tempo News Room)