PPP Tak Sepakat Ketua Harian Sekretariat Gabungan Digilir

Reporter

Editor

Selasa, 11 Mei 2010 19:28 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali melontarkan ketidaksetujuannya jika Ketua Harian Sekretariat Gabungan Koalisi dilakukan secara bergilir.

Menurut Suryadharma, posisi ketua harian tidak dibahas secara rinci dalam pertemuan diantara mereka, Kamis pekan lalu. "Mau permanen atau tidak, tidak dibahas. Tapi menurut saya, biar saja ini berjalan nanti terevaluasi juga," kata Suryadharma usai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa (11/5).

Pertemuan yang dimaksud Suryadharma berlangsung di Cikeas, Kamis pekan lalu. Dalam pertemuan di kediaman Presiden Yudhoyono itu, Aburizal Bakrie, eks Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum partai Golkar itu ditunjuk sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Koalisi. Ketua Sekretariat Gabungan sendiri adalah Susilo Bambang Yudhoyono.

Suryadharma menilai, Ical pantas memegang jabatan itu. Selain "bos" dari partai terbesar, Ical juga dinilai lebih senior. " Terutama dari ketua umum partai lainnya," ujarnya.

Suryadharma juga menuturkan kalau pertemuan di Cikeas itu berlangsung rileks dan penuh canda. Selain petinggi partai peserta koalisi, juga hadir Ketua dan anggota Fraksi, serta menteri partai koalisi. "Penunjukan Pak Ical juga disambut dengan gembira" ujarnya.

Pertemuan Cikeas itu, kata Suryadharma lagi, baru tahap awal. Ia memastikan bakal ada pertemuan lanjutan setelah itu.

EKO ARI WIBOWO


Advertising
Advertising

Berita terkait

Pengamat Sebut Koalisi Kerakyatan Demokrat Sulit Terbentuk

20 Juni 2018

Pengamat Sebut Koalisi Kerakyatan Demokrat Sulit Terbentuk

Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari menjelaskan dua alasan mengapa koalisi kerakyatan yang digagas Partai Demokrat sulit terbentuk.

Baca Selengkapnya

PKS Tak Masalah Jika Gerindra Bergabung ke Koalisi Kerakyatan

18 Juni 2018

PKS Tak Masalah Jika Gerindra Bergabung ke Koalisi Kerakyatan

PKS memuji langkah Partai Gerindra yang membuka peluang membentuk Koalisi Kerakyatan bersama Partai Demokrat.

Baca Selengkapnya

Idrus Marham: Golkar Tak Tergoda Koalisi Keumatan dan Kerakyatan

18 Juni 2018

Idrus Marham: Golkar Tak Tergoda Koalisi Keumatan dan Kerakyatan

Idrus Marham menegaskan dukungan Golkar terhadap Jokowi sebagai calon presiden 2019 sudah final.

Baca Selengkapnya

Muhaimin: Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat Sulit Terbentuk

11 Juni 2018

Muhaimin: Koalisi Kerakyatan oleh Demokrat Sulit Terbentuk

Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua alasan mengapa ia menyebutkan koalisi kerakyatan yang digagas Demokrat sulit terbentuk.

Baca Selengkapnya

Partai Demokrat Gagas Terbentuknya Koalisi Kerakyatan

10 Juni 2018

Partai Demokrat Gagas Terbentuknya Koalisi Kerakyatan

Partai Demokrat menggagas terbentuknya poros baru menjelang Pemilu 2019 dengan Koalisi Kerakyatan.

Baca Selengkapnya

Presiden Meminta Partai Koalisi Tak Saling Mengancam

18 Juni 2010

Presiden Meminta Partai Koalisi Tak Saling Mengancam

Sekretariat Gabungan hanya forum konsultasi dan koordinasi.

Baca Selengkapnya

Peran Aburizal Dinilai Melebihi Perdana Menteri

11 Mei 2010

Peran Aburizal Dinilai Melebihi Perdana Menteri

Sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, Aburizal Bakrie dinilai memiliki pengaruh besar di pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat.

Baca Selengkapnya

Sistem Presidensial Bisa Terancam  

11 Mei 2010

Sistem Presidensial Bisa Terancam  

Sekretariat Gabungan bisa memasung presiden, wakil presiden, dan menteri.

Baca Selengkapnya

Aburizal Dituding Incar Kursi Presiden

11 Mei 2010

Aburizal Dituding Incar Kursi Presiden

Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan, masuknya Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian Sekretariat Gabungan Partai Koalisi bisa jadi merupakan persiapan untuk maju sebagai calon presiden pada 2014.

Baca Selengkapnya

Golkar Bantah Ada Transaksi Politik Dalam Koalisi  

10 Mei 2010

Golkar Bantah Ada Transaksi Politik Dalam Koalisi  

Politisi Golkar menyatakan, partai ini tak terlibat dalam mundurnya Sri Mulyani sebagai menteri keuangan.

Baca Selengkapnya