TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana menerapkan hukuman bagi penganjur golongan putih (golput) pada Pemilu 2004 dalam RUU Pemilu merupakan tindakan diskrimitif, berlawanan dengan HAM, dan anti demokrasi. Pendapat ini dilontarkan Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP PRD), Haris Rusly Moti, dalam jumpa pers, di kantornya, Rabu (5/2). Menurut Haris, memilih untuk golput, mengkampanyekan golput, atau memboikot Pemilu harus dihormati dan memiliki hak yang sama derajatnya dengan hak warga negara untuk memilih atau mengkampanyekan partai A atau B. Karena itu, negara harusnya menjamin dan menghormati hak warga negara untuk memilih, mengkampanyekan, atau menganjurkan golput atau memboikot pemilu, seperti negara menjamin hak warga negara untuk memilih partai A atau partai B, paparnya. Ia memberi contoh, dalam konstitusi Prancis, memberontak terhadap tiran atau rezim yang menindas adalah sah, dan dijamin haknya dalam konstitusi. Haris menambahkan, sikap partai politik besar untuk menerapkan hukuman bagi golput ini merupakan ketidakpercayaan diri mereka untuk mempertanggungjawabkan dirinya yang tidak sanggup dan tidak mau membawa rakyat keluar dari krisis, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kelaparan yang akan mengancam mereka pada Pemilu 2004. Selain itu, kini makin terlihat bahwa partai-partai politik besar yang berkuasa di parlemen saat ini sangat rakus terhadap kekuasaan, rakus terhadap aspirasi, tapi tidak diikuti program untuk memperjuangkan aspirasi rakyat yang memilihnya. Kepentingannya semata untuk memperebutkan kekuasaan dan merumuskan Undang-Undang untuk melindungi dan mengawetkan kekuasaan mereka, tegasnya. Haris mempredikasi belum ada harapan untuk dapat meyelesaikan permasalahan yang dialami rakyat dengan Pemilu 2004 nanti. Saya cukup yakin, partai-partai yang menang adalah partai yang berkuasa di parlemen sekarang ini, ujarnya. Ia menyebut tiga struktur partai yang berkuasa saat ini, yakni partai yang berbasis massa tradisional, yang strukturnya sudah dibangun bertahun-tahun lalu, seperti PKB dan PAN. Kedua, partai yang merupakan perjuangan historis masa lalu, yang strukturnya merupakan warisan historis berpuluh-puluh tahun yang lalu, seperti PDIP dan PBB. Serta, yang ketiga, partai yang dibentuk pada zaman Orde Baru, yakni Golkar dan PPP. Keenam partai tersebut, menurut Haris, yang akan menang lagi dalam Pemilu 2004. Jika itu yang terjadi, maka tidak akan ada perbedaan atau perubahan di negeri ini. Semuanya bersama-sama bekerja sama dengan IMF, sama-sama sepakat melindungi penjahat HAM dan koruptor, serta sama-sama tidak punya program untuk membawa keluar rakyat dari krisis sekarang ini. Jadi, pasca 2004, eksekutif, legislatif dan yudikatifnya tidak berubah sehingga krisis akan lebih panjang, katanya. (Dimas Adityo Tempo News Room)