Enam Kontainer Bawang Merah dan 12 Truk Pakaian Bekas Impor Segera Dimusnahkan
Reporter
Editor
Jumat, 23 April 2010 11:49 WIB
Baju bekas selundupan. TEMPO/Dwi Narwoko
TEMPO Interaktif, Surabaya - Tim Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Makanan Impor (TKP2MI) Jawa Timur segera musnahkan puluhan ton bawang merah dan pakaian impor ilegal yang saat ini telah disita Bea dan Cukai Tanjung Perak Surabaya.
Ketua TKP2MI sekaligus Asisten bidang kesejahteraan Provinsi Jatim Hary Soegiri, Jumat (23/4), mengatakan barang impor ilegal yang akan dimusnahkan terdiri dari enam kontainer bawang merah asal Thailand, serta 12 truk kontainer pakaian bekas asal Korea.
"Kita sudah koordinasi dengan Polda dan Bea Cukai. Pemusnahan kita lakukan senin (26/4) depan," kata Hary usai berkoordinasi dengan pihak terkait di kantor Gubernur Jatim, Jalan Pahlawan Surabaya.
Saat ini, bawang dan pakaian bekas impor ilegal itu disimpan di gudang Pelabuhan Nila Tanjung Perak Surabaya. Pemusnahan akan dilakukan di kawasan Driyorejo Gresik dengan cara digilas dengan mesin stom wales untuk bawang merah sedangkan untuk pakaian akan dibakar.
"Pemusnahan semata untuk memberikan efek jera kepada pengusaha yang nekat memasukkan produk impor elegal maupun produk impor membahayakan," tegasnya.
TKP2MI sendiri, tambah Hary, akan terus melakukan koordinasi dengan Polda Jatim dan Bea Cukai untuk mengawasi masuknya barang-barang ilegal ini. Apalagi, sejak diberlakukanya Asean Cina Free Trade Agreement (ACFTA), kedatangan barang impor memang tidak bisa dibendung lagi.
Dari data yang ada, peningkatan impor sejak diberlakukannya ACFTA per 1 Januari 2010 mencapai 27,15 persen dengan dominasi impor berasal dari Cina.
TKP2MI yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur bernomor 188/177/KPTS/013/2010 ini sendiri memang diberikan tugas khusus untuk mengawasi masuknya produk impor ilegal paska diterapkannya ACFTA.
Kepala Dinas Pertanian Jatim Wibowo Ekoputro mengatakan, untuk pengawasan, TKP2MI setidaknya juga akan bekerja sama dengan BPOM, serta Balai Karantina Pertanian.
"Saat ini, pengawasan kita utamakan memang untuk produk makanan dan minuman," kata Wibowo. Khusus makanan dan minuman ini, selain standart halal juga batas kadaluarsa akan diprioritaskan untuk diteliti.
