TEMPO Interaktif, Malang - Manajer Kampanye ProFauna Indonesia Radius Nursidi menilai usulan Dirjen Bina Produksi Konservasi Sumber Daya Alam Departemen Kehutanan yang akan memasukkan perkebunan sawit sebagai bagian dari hutan ke dalam peraturan Menteri Kehutanan akan memicu konversi hutan menjadi perkebunan secara besar-besaran.
Menurut Radius, jika usulan tersebut direalisasikan, luas areal hutan yang hilang akan semakin bertambah. Data ProFauna menyebutkan saat ini luas areal hutan yang hilang setiap tahunnya sebesar 1,7 juta hektar. Sebagian besar hutan tersebut berada di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Pemerintah, kata dia, seharusnya bisa membedakan definisi hutan dan perkebunan. Hutan, tutur Radius, berbasis pada ekosistem. "Sedangkan perkebunan berbasis pada komoditas," kata Radius, Rabu (07/04). Usulan memasukkan sawit sebagai bagian dari hutan menunjukkan dualisme kepentingan Pemerintah dalam konservasi sumber daya alam antara konservasi dan ekonomi.
ProFauna meminta Pemerintah membuat roadmap tentang perkebunan sawit. Ini untuk menghindari adanya konversi besar-besaran areal hutan menjadi perkebunan sawit. Tanpa roadmap, banyak pemerintah daerah yang berlomba-lomba memberikan ijin pembukaan hutan untuk perkebunan sawit tanpa mempertimbangan konservasi hutan.
Radius mencotohkan, di Bengkulu ada hutan seluas 6065 hektar yang menjadi habitat terakhir gajah. Areal hutan itu dikelilingi oleh hutan produksi yang kemudian beralih menjadi perkebunan sawit. Akibatnya, kehidupan gajah menjadi terbatas dan seringkali menjadi musuh masyarakat.
Semakin bertambah luasnya perkebunan sawit secara otomatis akan mengurangi luas hutan. Ini berakibat semakin terancamnya kehidupan satwa liar yang berujung pada terjadinya konflik antara satwa liar dan manusia.
Data ProFauna mencatat dalam kurun waktu 2009, ada 10 kasus konflik antara satwa liar dan manusia yang terjadi di Sumatera. Konflik ini terjadi karena hutan yang menjadi habitat gajah telah beralih menjadi perkebunan sawit.
BIBIN BINTARIADI
