Dewan Jateng Desak Mobil Cepu Limited Capai Target Produksi  

Reporter

Editor

Rabu, 7 April 2010 10:23 WIB

Pertambangan minyak Exxon Mobil Oil Indonesia Inc "Blok Cepu", Bojonegoro. TEMPO/Mahanizar

TEMPO Interaktif, Semarang - Ketidakjelasan hasil eksplorasi minyak dan gas di Banyu Urip, Blok Cepu, yang menjadi tanggung jawab Mobil Cepu Limited (anak perusahaan asal Amerika ExxonMobil) membuat kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah angkat bicara. Pemicunya, hingga kini ExxonMobil belum bisa memproduksi minyak sesuai dengan perjanjian.

"DPRD Jawa Tengah mendesak agar Mobil Cepu Limited dapat segera mempercepat tercapainya target produksi puncak sebesar 185 ribu barel per hari," kata Wakil Ketua Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Jateng Atyoso Muchtar, Rabu (7/4). Permintaan tersebut tertuang dalam LKPJ yang sudah diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada Selasa (6/4).

Pencapaian target produksi itu sangat penting agar Jawa Tengah bisa segera mendapatkan dana bagi hasil yang bisa memberikan masukan ke pendapatan asli daerah.

Atyoso menambahkan, seharusnya beberapa pihak yang mengurusi persoalan ekplorasi minyak di Blok Cepu ini duduk bersama untuk mencari solusi. Pihak tersebut adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Badan Pelaksana Minyak dan Gas, serta PT Pertamina.

Dewan juga meminta agar Gubernur Jawa Tengah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah Jawa Tengah selain diluar PT SPHC dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pendukung yang merupakan multiplier effect dari kegiatan ekploitasi dan eksplorasi Blok Cepu.

"Hal tersebut dilakukan karena dari proyek-proyek tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah serta pemberdayaan tenaga kerja lokal," katanya.

Advertising
Advertising

Hingga kini Jawa Tengah baru mendapatkan hasil sebesar Rp 2,5 miliar dari participating interest (PI). Namun, perolehan itu tidak sebanding dengan dana investasi yang telah dikeluarkan provinsi Jawa Tengah yang mencapai Rp 120 miliar beberapa tahun yang lalu.

ROFIUDDIN

Berita terkait

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

3 Januari 2024

Kebijakan Uji KIR gratis, Pemkot Tangsel Berpotensi Kehilangan PAD Hingga Rp 2 M

Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai melakukan uji coba terhadap penerapan uji KIR gratis.

Baca Selengkapnya

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

25 Juli 2023

Taat Bayar Pajak, Harita Nickel Dapat Apresiasi

Harita Nickel menjadi salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah Halmahera Selatan.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

13 November 2021

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Naik 150 Setelah Terapkan e-Parking

Wali Kota Medan Bobby Nasution mengatakan pendapatan asli daerah (PAD) naik hingga 150 persen setelah 24 hari menerapkan e-Parking di 22 titik.

Baca Selengkapnya

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

19 Juli 2020

Pemprov DKI Targetkan Perumda Sarana Jaya Setor PAD Rp 64,9 M

Pemprov DKI Jakarta menargetkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya setor PAD tahun 2020 sebesar Rp 64,9 miliar.

Baca Selengkapnya

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

16 Mei 2020

Pernyataan Lengkap Jokowi Soal Hidup Damai Bersama COVID-19

.Ini pernyataan lengkap Presiden Jokowi terkait hidup damai bersama COVID-19 dan implikasinya terhadap PSBB dan pendapatan asli daerah.

Baca Selengkapnya

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

1 Mei 2020

Dampak Covid-19, PAD Kota Depok Diprediksi Turun 25 Persen

BKD Kota Depok mencatat terjadi penurunan pendapatan asli daerah mencapai 25 persen sebagai dampak Covid-19.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

7 Maret 2020

Indef Nilai RUU Cipta Kerja Berpotensi Kurangi Pendapatan Daerah

Indef beranggapan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan memangkas Pendapatan Asli Daerah sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Selengkapnya

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

23 April 2019

Anies Hapus PBB Gratis, PAD Jakarta Bakal Naik Tapi...

Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghapus PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp 1 miliar akan membebani masyarakat kelas menengah bawah.

Baca Selengkapnya

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

6 September 2018

Pendapatan Baru 50 Persen, Defisit Terancam Nyata di Kota Bekasi

Kota Bekasi optimistis penuhi target pendapatan Rp 2,4 triliun sampai dengan akhir tahun, meskipun waktu tersisa hanya empat bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

31 Oktober 2017

Kejar PAD Rp 2 Triliun, Samsat Masuk Kampung Hingga Mal

Sistem Administrasi Satu Atap (Samsat) se Sumatera Selatan gencar menyisir wajib pajak di pedesaan hingga perkotaan.

Baca Selengkapnya