Dewan Pers Menilai Idealisme Pers harus Seiring Profesionalisme

Reporter

Editor

Kamis, 25 Maret 2010 12:18 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta -Pers yang ideal diperlukan wartawan yang profesional. Demikian dikatakan Anggota Dewan Pers, Winda Armada Sukardi saat memaparkan Sosisalisasi Standar Kompetensi Wartawan di Batam, Kamis (25/3).

Profesionalisme jurnalis menurutnya sangat penting agar tatanan fungsi pers tidak menghambat peran pers itu sendiri. "Ada yang tukang roti tiba-tiba jadi pemimpin redaksi," kata Winda Armada Sukardi. Hal itu menanggapi banyaknya pengusaha pers yang tidak berlatar belakang bidang pers

Winda mencontohkan beberapa peristiwa yang terjadi dan diliput wartwawan yang tidak profesional, yakni peristiwa kecelakaan Adam Air. Ada liputan yang seolah-olah pesawat Adam Air sudah ditemukan, padahal penemuan bangkai pesawat tersebut setahun kemudian. Itu artinya berita tersebut fiktif.

Peristiwa lain yakni seorang wanita bernama Selly yang mengaku wartawan, namun melakukan penipuan. "Ini semua yang merusak peran wartawan," kata Winda.

Ia berharap kebebasan pers tidak disalahgunakan. Sebab bila kemudian pers tidak bisa menjaga kebebasan, maka tak tertutup kemungkinan ada pihak lain mengembalikan kegiatan pers di kontrol pemerintah seperti sebelum era reformasi.

Oleh sebab itu, kelak wartawan harus memiliki kompetensi yang diatur menjadi tiga elemen yakni Elemen Kompetensi Wartawan Muda, Elemen Kompetensi Wartawan Madya, dan Elemen Kompetensi Wartawan Utama.

Ia menguraikan kompetensi wartawan muda tugasnya melakukan kegiatan. Kompetensi wartawan Madya tugasnya mengelola kegiatan, dan kompetensi wartawan utama bertugas mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan. "Jangan ada lagi perusahaan pers yang tidak memberi upah wartawan," lanjut Winda.

Satria Nada, anggota Dewan Pers lain yang memberikan paparan soal komptensi wartawan. Menurutnya banyak juga tenaga kerja jurnalis Indonesia menjadi wartawan, bukan karena panggilan hati untuk berjuang dengan pena demi kepentingan masyrakat dan membela yang lemah meluruskan yang bengkok. "Menjadi wartawan karena belum memiliki pekerjaan tetap," kata Satria.

Deputi Manager Humas, PT Pelayanan Listrik Nasional Batam, Thaliruddin menyambut baik adanya aturan soal standar komptetensi wartawan.

Sehingga tidak timbul kecurigaan terhadap wartawan akibat tingkah laku semena-mena yang tidak profesional. "Supaya kerja wartawan kembali jalan yang benar," kata Thaliruddin kepada Tempo.

RUMBADI DALLE

Berita terkait

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

2 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

1 hari lalu

Ragam Pendapat Soal Implikasi RUU Penyiaran terhadap Kebebasan Pers

Pakar mengingatkan konsekuensi hukum dari RUU Penyiaran, yang dapat meningkatkan risiko kriminalisasi terhadap jurnalis.

Baca Selengkapnya

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

1 hari lalu

Draf Revisi UU Penyiaran Tuai Kritik, Komisi I DPR Buka Ruang Masukan dari Publik

Komisi I DPR RI membuka ruang seluas-luasnya bagi masukan dari publik dalam pembahasan revisi UU Penyiaran

Baca Selengkapnya

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

2 hari lalu

Tanggapi RUU Penyiaran, Pakar Media Unair Singgung Peran KPI dan Dewan Pers

RUU Penyiaran disarankan mendukung ekosistem digital dan tidak menghambat penyebaran informasi.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

2 hari lalu

Hujan Kritik RUU Penyiaran, Akademisi Ingatkan Potensi Kriminalisasi Pers

Sejumlah Pasal dalam RUU Penyiaran, yang dinilai membungkam pers, berpotensi memudahkan pemerintah untuk membatasi produk jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

2 hari lalu

Komunitas Pers Ramai-ramai Tolak RUU Penyiaran: Ini Kata AMSI, AJI, IJTI, PWI, dan Konstituen Dewan Pers Lain

Konstituen Dewan Pers ramai-ramai tolak RUU Penyiaran yang bisa mengekang kemerdekaan pers. Apa kata AJI, PWI, IJTI, AMSI dan lainnya?

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

3 hari lalu

Dewan Pers Tegas Tolak RUU Penyiaran, Ini 7 Poin Catatannya

Dewan Pers menolak draf RUU Penyiaran. Berikut 7 poin lengkap catatan penilakannya.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers

DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

3 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

3 hari lalu

Anggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.

Baca Selengkapnya