ICW Ragukan Komitmen Susno Berantas Korupsi  

Reporter

Editor

Jumat, 19 Maret 2010 11:27 WIB

TEMPO/Dwianto Wibowo
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sebagai warga negara, Susno Duadji, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, sah-sah saja mencalonkan diri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun, lembaga penggiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan komitmen Susno dalam pemberantasan korupsi.

“Saya tidak melihat Susno berhasil membersihkan institusi kepolisian dari korupsi yang terjadi di kalangan internal saat dia menjadi Kabareskrim,” kata Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW saat dihubungi Tempo, Jum'at (19/3). “Masih banyak nama lain yang lebih baik sebagai calon Ketua KPK, selain Susno,” ia menambahkan.

Wacana tentang masuknya Susno dalam bursa calon Ketua KPK muncul saat bedah buku Bukan Testimoni Susno, di Bandung, beberapa waktu lalu. Peluang itu muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPK. Penolakan ini berimplikasi dengan kemungkinan lengsernya Tumpak H. Panggabean sebagai Plt Ketua KPK.

Kelayakan Susno maju sebagai calon Ketua KPK juga sempat disuarakan oleh Neta S. Pane, Ketua Indonesian Police Watch. Dukungan itu muncul setelah pada Kamis (18/3) kemarin, Susno buka-bukaan tentang adanya jenderal polisi yang terlibat 'mafia' pajak di Mabes Polri. Di hadapan Satuan Tugas Pemberantaan Mafia Hukum, kemarin, Susno menyebut sejumlah anggota kepolisian terkait dalam dugaan manipulasi pajak senilai Rp 25 miliar.

Selain meragukan komitmen dalam memberantas korupsi, Emerson melanjutkan, publik juga pasti masih ingat bahwa Susno pernah menjadi bagian dari upaya pelemahan KPK. Antara lain, terkait istilah cicak dan buaya. “Itu kan dia yang mencetuskan,” kata Emerson.

Istilah cicak dan buaya dilontarkan Susno saat diwawancarai MBM Tempo, Juli tahun lalu. Saat itu, ia ditanya berkaitan dengan informasi tentang penyadapan handphone milik Susno oleh KPK terkait kasus Bank Century.

Inilah komentarnya saat itu,”Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter-pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa.”

Menanggapi manuver Susno yang mengungkap 'mafia' pajak di depan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Emerson mengaku tidak tahu motivasi yang bersangkutan. Menurut dia, bisa saja hal itu dilakukan Susno karena ingin membersihkan institusi Polri dari korupsi, atau Susno masih sakit hati karena diberhentikan sebagai Kabareskrim. “Apapun alasan Susno, yang jelas, Satgas harus menindaklanjuti pernyataan Susno,” kata Emerson. DWI WIYANA

Berita terkait

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

30 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

Baca Selengkapnya

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

21 Mei 2020

ICW Ingatkan Kejaksaan Agung Jangan Intervensi Kasus Imam Nahrawi

Peringatan ICW terhadap kejaksaan Agung mendasarkan pada penjelasan mantan Asisten Pribadi Imam Nahrawi, Miftahul Ulum.

Baca Selengkapnya

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

30 Desember 2019

Dinilai Sebagai Pimpinan yang Terburuk, KPK: ICW Paling Benar

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango angkat bicara perihal penilaian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut bahwa lembaga di bawah kepimpinannya menjadi yang terburuk.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

12 Desember 2019

Peneliti ICW Menolak Konsep Dewan Pengawas KPK

Dewan Pengawas KPK dianggap tetap menggambarkan bahwa negara gagal memahami konsep penguatan.

Baca Selengkapnya

ICW: KPK Bisa Jerat Saksi 'Nakal' dengan Obstruction of Justice

28 November 2019

ICW: KPK Bisa Jerat Saksi 'Nakal' dengan Obstruction of Justice

"Tentunya bila KPK memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai tindakan saksi ini."

Baca Selengkapnya