Kader Golkar Flores Timur Tolak Pencalonan Bupati Simon - Diaz

Reporter

Editor

Sabtu, 6 Maret 2010 09:54 WIB

TEMPO Interaktif, Kupang - Kader dan simpatisan Partai Golkar menolak keras pencalonan Simon Hayon dan Fransiskus Diaz Alfi sebagai calon bupati Flores Timur, yang telah ditetapkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar. Buntut penolakan itu, kantor DPD II Partai Golkar Flores Timur disegel oleh kader dan simpatisan partai berlambang beringin itu.

"Penyegelan ini sebagai bentuk penolakan terhadap pasangan calon Bupati dan wakil bupati yang diusung partai golkar," kata Syarifudin, salah satu ketua DPC di Larantuka, hari ini. Menurut dia, calon yang ditetapkan partai golkar adalah calon liar, karena tidak pernah mendaftar ke partai golkar sebagai calon bupati atau wakil bupati pada pilkada Flores Timur yang akan digelar 3 Juni 2010.

Syarifudin mengatakan, pihaknya bersama 13 pimpinan DPC telah menandatangi surat penolakan dan diserahkan ke KPU Flores Timur. KPU Flores Timur diminta tidak menerima pendaftaran pasangan calon Simon Hayon-Fransiskus Diaz Alfi. "Mereka bukan kader Golkar sehingga tidak boleh mengikuti pilkada di daerah ini," ujarnya.

Menurut Ketua DPD I Golkar NTT Ibrahim Agustinus Medah, penetapan pasangan calon Simon Hayon dan Fransiskus Diaz Alfi sudah sesuai petunjuk pelaksana (Juklak) Golkar nomor 2 tahun 2009 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Dalam juklak itu disebutkan, penjaringan pasangan calon dilakukan oleh DPP Partai Golkar dengan memasukan sejumlah nama, seperti tokoh masyarakat dan pejabat incumbent. "Tanpa harus mendaftar ke DPD II Flores Timur," ujar Ibrahim.

YOHANES SEO

Advertising
Advertising

Berita terkait

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

6 Januari 2018

Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas

Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.

Baca Selengkapnya

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

6 Januari 2018

Jenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan

Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.

Baca Selengkapnya

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

6 Januari 2018

Pengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal

Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.

Baca Selengkapnya

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

6 Januari 2018

Golkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018

Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.

Baca Selengkapnya

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

5 Januari 2018

Empat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung

Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.

Baca Selengkapnya

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

4 Januari 2018

Pilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat

BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.

Baca Selengkapnya

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

27 Desember 2017

Gerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim

Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.

Baca Selengkapnya

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

26 Desember 2017

Kaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas

Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

17 Desember 2017

Pilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat

Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

22 November 2017

Ketua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.

Baca Selengkapnya