TEMPO Interaktif, Jakarta:Departemen Agama akan menertibkan para Biro Perjalanan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Khusus --dulu lebih dikenal dengan ONH Plus-- yang bermasalah dalam penyelenggaraan haji. Kami sudah mengirim tim untuk mengevaluasi mereka, kata Menteri Agama Said Agil Husein Al Munawar, saat akan berangkat haji, kepada wartawan, di Bandara Sukarno-Hatta, Cengkareng, Senin (3/2). Seperti diketahui, sejak Kamis (30/1) lalu, sekitar 1.000 orang jamaah haji Indonesia terlantar di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Mereka adalah para peserta ONH Plus yang hendak melanjutkan ibadah ke Madinah. Hal itu terjadi karena pemerintah Saudi mulai tanggal 27 Dulkaidah, atau 30 Januari lalu, telah menerapkan peraturan untuk melarang perjalanan menuju Madinah lewat jalan darat. Menurut Menteri, sebenarnya aturan ini telah mengalami toleransi setelah pihaknya melaksanakan pertemuan dengan pemerintah Saudi untuk mengundur diberlakukannya peraturan tersebut. Seharusnya diberlakukan tanggal 25 Dulkaidah, tapi diundur tanggal 27 Dulkaidah, kata dia. Selain itu, ia juga menandaskan adanya ketidakjelasan mengenai jumlah peserta ONH Plus. Tadinya 7000 orang, terus bertambah jadi 11.000 orang. Kemudian, meningkat menjadi 15.000 orang. Itu dari mana, saya juga tidak tahu, katanya. Menteri menjelaskan, terlantarnya para jamaah haji Indonesia kali ini merupakan kesalahan dari Biro Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Khusus. Ini bukan kesalahan Departemen Agama, bukan pula kesalahan pemerintah Saudi. Ini murni kesalahan biro penyelenggaranya, katanya. Apalagi, menurut Said Agil, para penyelenggara haji itu sudah lama mengetahui peraturan tersebut. Adapun BPIH yang akan dievaluasi dan ditertibkan adalah mereka yang jumlah jamaahnya kurang dari 50 orang dan yang menelentarkan jamaah haji. Kalau yang melanggar, sesuai aturan, kita akan beri sanksi. Sebab, mengurus tamu Allah itu harus dengan niat yang ikhlas, bukan untuk kepentingan komersial, tandas menteri. Cuma, mengenai sanksi apa yang akan dijatuhkan, ia menyatakan hal itu masih akan dibicarakan setelah kerja tim evaluasi selesai. Ketika disinggung bahwa terlantarnya jamaah haji juga karena kurangnya koordinasi dari Departemen Agama, Said Agil berkata, Jangan menyimpulkan begitu dong! Kali ini, Menteri Agama selaku Amirul Haj berkesempatan untuk menunaikan ibadah haji beserta keluarganya. Sementara, beberapa pejabat, seperti Wakil Ketua Komisi VI Anwar Arifin, Wakil Sekretaris Golkar Ali Yahya, dan Sutardjo Soeryoguritno dari PDIP berangkat sore harinya. (D.A Candraningrum Tempo News Room)